Simak! 5 Ramalan Ahli Soal Nasib Ekonomi Indonesia 2023
Jakarta, CNBC Indonesia - Dua hari menjelang pergantian tahun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia.
Lantas bagaimana prospek ekonomi Indonesia pada 2023, pasca Jokowi mencabut kebijakan PPKM?
Sejumlah ekonom mengungkapkan, dicabutnya kebijakan PPKM pada 30 Desember 2022, memberikan sentimen positif untuk perekonomian Indonesia di tengah adanya ancaman resesi ekonomi global yang semakin nyata.
Indonesia diproyeksikan cukup mampu bertahan dengan fundamental ekonomi makro yang masih kuat di tahun depan.
Adanya kebijakan PPKM dapat memberikan pecutan terhadap ekonomi di tanah air, agar dapat memberikan kepercayaan bagi masyarakat dan dunia usaha untuk mengarungi tahun yang baru.
Investor juga menunggu kepastian payung hukum atas revisi dari Undang-Undang Cipta Kerja lewat Perpu Nomor 2 Tahun 2022.
Indonesia setidaknya dapat melangkah di tahun baru dengan fundamental yang kuat. Di mana hingga akhir kuartal III-2022, ekonomi Indonesia masih kuat, tumbuh 5,72% (year on year/yoy).
Ekonomi Indonesia bahkan diproyeksikan masih mampu melaju pada kisaran 4,5% hingga 5,3% pada sepanjang 2022.
Kendati demikian, para pemangku kebijakan diharapkan tidak lengah dan terlena atas pencapaian yang sudah berhasil di tahun 2022.
Resesi ekonomi di sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Inggris yang diperkirakan akan terjadi pada 2023, juga diramal akan memberikan dampak terhadap perekonomian di tanah air.
Sejumlah ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan melambat dari tahun 2022.Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada 2023 diperkirakan mencapai 4,5% hingga 5,3%.
Berikut sejumlah pandangan 5 ekonom soal proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023:
1. BCA
Kepala Ekonom BCA David Sumual mengungkapkan pencabutan PPKM memberikan sentimen positif dan akan berdampak baik bagi konsumsi domestik dan beberapa sektor seperti akomodasi, transportasi, perhotelan, makanan, dan minuman.
"Mobilitas dan kepercayaan konsumen akan semakin meningkat pasca pencabutan PPKM tersebut," jelas David kepada CNBC Indonesia, dikutip Minggu (1/1/2022).
Oleh karena itu, andalan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari sekor konsumsi, yang juga sekarang sudah semakin pulih akan mampu mengerek ekonomi di Indonesia dengan rentang 4,5% hingga 5% pada 2023, secara tahunan (year on year/yoy).
Proyeksi ekonomi Indonesia pada rentang bawah 4,5% tersebut kata David dengan melihat target defisit APBN di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Jadi daya dorong dari sisi fiskal akan menurun, dan itu sebenarnya sumbangannya besar sekitar 7% sampai 8% kepada PDB, jadi pasti ada pengaruh ke pertumbuhan," ujarnya.
Dari sisi ekspor, harga komoditas pada tahun ini juga tidak akan setinggi seperti 2022. Sehingga daya dorong untuk beberapa sektor mungkin akan melambat.
"Karena pengaruh resesi global di beberapa negara, jadi permintaan global melambat, yang terkait manufaktur akan sedikit melambat," jelas David.
2. Bank Danamon
Ekonom Bank Danamon Irman Faiz mengungkapkan, pihaknya optimistis ekonomi Indonesia dapat tumbuh hingga 5,3% (yoy) pada 2023.
Optimisme tersebut tak lepas dari adanya pencabutan PPKM, di mana konsumsi rumah tangga akan meningkat signifikan di tengah tabungan yang tinggi.
"Pencabutan PPKM ini akan menguatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan mobilitas masyarakat. Ini menguatkan narasi bahwa kepercayaan konsumen akan lebih tinggi, sehingga memicu spending atau pengeluaran," jelas Faiz kepada CNBC Indonesia.
Selain adanya pencabutan PPKM, ekonomi Indonesia yang diperkirakan masih akan tumbuh positif di tahun depan, juga disumbang dari harga komoditas yang masih tinggi.
"Harga komoditas juga masih akan lebih tinggi dari level pra pandemi," kata Faiz melanjutkan.
3. LPEM FEB UI
Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 diperkirakan masih akn mencapai 5% secara tahunan.
Proyeksi tersebut berdasarkan masih tingginya ketidakpastian global. Sehingga akann mendisrupsi volume perdagangan internasional.
"Terutama China yang merupakan partner dagang utama Indonesia," jelas Riefky kepada CNBC Indonesia.
Dicabutnya aturan PPKM di Indonesia, meskipun akan mendorong peningkatan ekonomi domestik, namun kenyataannya hanya sedikit menolong ekonomi Indonesia dari gejolak ekonomi global.
4. Institute for Development of Economics and Finance (Indef)
Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 akan mencapai 4,8% secara tahunan.
Proyeksi ekonomi Indonesia untuk tahun 2023 tersebut, melambat dari proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 yang diperkirakan akan mencapai 5%.
"Dicabutnya PPKM tidak banyak berdampak karena hampir sama dengan kondisi sekarang PPKM Level 1, bisnis juga sudah boleh dibuka 100%," jelas Eko kepada CNBC Indonesia.
Demikian juga adanya penerbitan Perppu 2 Tahun 2022 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, dinilai tidak akan segera mendongkrak investasi.
"Alasannya karena global sedang lesu, minat investasi ke sektor rill melambat," jelas Eko.
Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menambahkan, tanpa adanya Perppu tersebut, bahkan juga selama UU Cipta Kerja ditetapkan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK), penanaman modal atau aliran investasi masih masuk ke Indonesia.
Pada periode Januari-September 2022, investasi Indonesia tercatat sudah mencapai Rp 892,4 triliun atau 74,4% dari target yang ditetapkan Presiden Jokowi yang sebesar Rp 1.200 triliun.
"Undang-undangnya masih ditahan MK, toh investasi masuk kencang," kata Tauhid saat dihubungi Jumat (30/12/2022).
5. Center of Economic and Law Studies (Celios)
Direktur Celios Bhima Yudhistira menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 diperkiakan akan mencapai 4,3% hingga 4,7% (yoy).
Perkiraan ekonomi Indonesia yang berada pada kisaran hingga 4,7% tersebut melambat dari outlook pertumbuhan ekonom Indonesia di tahun ini, yang diperkirakan mencapai 5%.
Faktor melambatnya ekonomi di tanah pada tahun ini, karena adanya resesi global yang berdampak terhadap kinerja ekspor dan investasi. Sementara konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama.
"Tapi perlu diwaspadai tekanan inflasi dan suku bunga berdampak ke daya beli kelompok menengah ke bawah," jelas Bhima.
Tantangan konsumsi rumah tangga pasca pencabutan kebijakan PPKM, menurut Bhima adalah tingkat inflasi yang masih di atas 5%.
Tahun politik, kata Bhima cenderung ditanggapi oleh kelompok 20% teratas dengan wait and see, atau menahan keputusan investasi yang berisiko.
Adapun mengenai terbitnya Perppu 2 Tahun 2022, Bhima menilai justru bertolak belakang dengan asumsi makro ekonomi APBN 2023, di mana pertumbuhan ekonomi akan mencapai 5,3%.
"Kalau ekonomi masih tumbuh positif, kenapa pemerintah menerbitkan Perpu?," ujarnya.
Kehadiran Perppu 2/2022 tersebut, menurut Bhima justru menciptakan ketidakpastian kebijakan. Masalah utama dalam daya saing salah satunya tingkat ketidakpastian kebijakan cukup tinggi, investor bisa ragu kalau aturan berubah-ubah.
Padahal investor perlu kepastian regulasi jangka panjang. Idealnya pada saat pembuatan produk regulasi apalagi undang-undang, harus disiapkan secara matang. "Kalau terburu buru ya jadi masalah," ujarnya.
Lagipula, kata Bhima, tidak ada jaminan pasca Perpu 2/2022 terbit, investasi bisa meningkat. Karena sejauh ini banyak aturan turunan cipta kerja sudah berjalan, tapi jumlah investasi yang mangkrak masih tinggi.
(cap/cap)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Duh! IMF & Bank Dunia Cs Bawa Kabar Buruk Soal Ekonomi RI
