Akhirnya Menteri PANRB Blak-Blakan Tentang Pensiun Massal PNS
Foto: Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas (Foto: Rachman Haryanto)
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas buka-bukaan ihwal munculnya rencana pengaturan pensiun dini massal aparatur sipil negara (ASN) hingga rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2023.
Secara panjang lebar, dia menjelaskan hal tersebut saat wawancara eksklusif dengan CNBC Indonesia di kantornya, Jakarta pada Rabu (28/12/2022). Namun, masih banyak isu seputar ASN dan reformasi birokrasi yang turut ia singgung. Wawancara eksklusif ini tayang dalam program Nation Hub pada 29 Desember 2022, pukul 18.30 WIB.
Berikut ini petikan lengkap wawancaranya:
Bagaimana anda menilai kinerja ASN selama 2022?
Soal kinerja memang ada banyak indikatornya selama ini sudah ada sistem akuntabilitas kinerja tapi secara umum memang presiden meminta ini untuk ditingkatkan karena ke depan bapak presiden berharap ini reformasi birokrasi ini lebih berdampak.
Sibuk tapi dampaknya ini kadang tidak terasa lebih sibuk di hulunya, di administrasi, di internal organisasi sehingga bapak presiden berhara birokrasi ini harus berdampak. Maka indikatornya ke depan juga akan kita perkuat, kita juga melakukan survei kepuasan publik dari berbagai indikator-indikator ini memang ada yang sangat memuaskan tapi juga ada bagian-bagian yang perlu terus harus disimpurnakan.
Kedua sudah saya sering sampaikan juga supaya indikator kinerja ini terus disampaikan ke bawah termasuk juga rapot kinerja kalau enggak nanti asn ini staf-staf kita ini di bawah ini berangkat pagi pulang sore tetapi enggak tahu hasilnya apa yang ingin dicapai, maka pimpinan menjadi penting untuk terus mendorong agar output outcome ini bisa terukur dan bisa dirasakan.
Kementerian PANRB tengah menggarap proyeksi kondisi ASN 5-10 thn ke depan, bagaimana progresnya?
Jadi saya ini kalau pemain bola ini kan pemain pengganti, itupun pemain pengganti babak kedua menit ke tujuh saya dimasukkan, sementara banyak gol-gol yang mesti, target bapak presiden ini selesai. pertama tentu saya ingin mengerjakan dengan cepat data itu menjadi penting maka saya dengan bkn dengan LAN, saya rapat maraton, karena data udah 8 tahun belum tertib saya target 3 bulan ini tertib termasuk data-data anomali.
Alhamdulillah di akhir desember ini, dalam 3 bulan ini sudah 96 persen data termasuk data-data anomali. nah saya sudah minta ke bkn data 10 thn terakhir dan kita proyeksi 10 thn yang akan datang, 10 tahun yang akan datang itu berapa sih yang akan pensiun kan sudah bisa dihitung, dari sini ke depan bisa kita proyeksikan berapa kebutuhan asn.
Nah asn ini banyak jenis ada mulai guru, jadi yang dasar itu guru, kesehatan, tenaga administrasi, dan lain-lain, nah ini kita petakan. Saya sedang kerja keras memetakan ini termasuk berbagai terkait dengan kebutuhan termasuk yang asn maupun non ASN. Sekarang sedang progres, kita beresin secara bertahap, sehingga dengan demikian kita bisa proyeksi ke depan
Tapi atas arahan Pak Presiden kita punya prioritas bahwa tahun ini dan tahun 2023 kita beresin terkait pelayanan dasar, itu pendidikan dan kesehatan. ada banyak sekolah-sekopah di pinggiran di luar jawa, bahkan di jawa, di pedalaman, maka sekolah sd asn nya hanya dua, selebihnya non asn, atau belum pppk dst ini yang menjadi agenda prioritas kami.
Dari data yang didapat berapa persen ASN yang mendekati pensiun dan masih produktif?
Nah ini sedang kita rampungkan, tapi kan presiden memberi arahan supaya ada penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan. Terkait jabatan fungsional ini alhamdulillah ini maraton baru kita tuntaskan peraturan menterinya untuk menuntaskan supaya lebih jelas terkait dnegan jabatan fungsional yang pemahamannya masih sebagia belum tuntas termasuk soal angka kredit.
Karena teman-teman ini kerjanya udah maksimal tapi masih disibukkan untuk urus angka kredit sehingga dia lebih sibuk akhirnya ngurus angka kredit dibanding kinerjanya. Dan ini sudah kita tuntasin dengan rapat yang kami gelar melibatkan teman2 daerah apkasi dan juga beberapa pihak untuk menyempurnakan terkait ini.
Harapan kami, ke depan ini bisa lebih terukur sehingga konsentrasi teman-teman yang jabatan fungsional ini bisa lebih optimal untuk meningkatkan kinerjanya.
Muncul rencana pengaturan pensiun dini massal, dari PANRB bagaimana skemanya?
Ini duduk masalahnya adalah sekarang memang akan ada terkait pembahasan kembali UU ASN. Nah ini muncul bagaiman ke depan kualitas asn kita semakin hari semakin bagus dan semakin produktif.
ASN ini menurut saya luar biasa perannya di banyak lini, tapi memang masih banyak yant belum produktif, yang ini yang perlu kita benahi. Begitu juga terkait dengan penempatan sdm di banyak tempat. Ada yang menilai, ada yang sangat produktif, ada yang kurang produktif, ada yang menyampaikan tidak produktif
Maka muncul gagasan publik yang sampai ke kami tapi ini belum sampai ke pembahasan bersama DPR, yaitu terkait bagaiaman.. swasta kan ada program pensiu dini nih, kalau dia merasa sudah kurang sehat atau tidak produktif dia bisa memilih opsi itu.
Nah opsi ini memang sedang banyak ramai sampai ke kami, termasuk juga ASN-ASN yang kami lebih bagus ambil skema itu kemudian kami bisa investasikan. nah yang ini belum dibahas,
Tapi soal pensiun dini itu sebenarnya sudah di PP 11, misal waduh saya bosen jadi ASN nah di waktu tertentu dia boleh pensiun sehingga dia dapat hak pensiun, tapi dalam waktu tertentu yang mereka belum melampaui usia bayas minimalnya maka dia tidak mendapatkan pensiun.
Itu kan kondisi di 2022, kalau di 2023 ini jadi pembahasan prioritas?
Nah nanti akan kita dengar bersama teman-teman DPR, teman-teman DPR nanti akan kita dengar apakah prioritas atau tidak, tetapi prioritas kami adalah bagaiamana kami segera memberi perhatian terhadap guru-guru yang telah mengabdi bertahun-tahun tapi mereka belum mendapatkan kesempatan untuk di PPPK begitu juga terkait nakes yang sudah bertahun-tahun mengabdi, bidan, perawat, dan seterusnya.
tapi kita juga tidak lupa freshgraduate, anak-anak yang baru lulus, yang ingin memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara ini juga perlu kita beri kesempatan di 2023.
Pensiun dini untuk merampingkan organisasi pemerintah?
Jadi ide publik bersama teman-teman dewan ini selaras dengan perkembangan di luar organisasi pemerintah yang sekarang dengan teknologikan terjadi disrupsi, di samping itu terjadi percepatan pelayanan.
Nah kalau percepatan pelayanan ini tidak segera diubah di internal birokrasi dengan menyiapkan sdm dan digitalisasi tentu kita akan ketinggalan. Ini kita lihat dari indeks kepuasan publik salah satunya kecepatan kita dalam melayani.
Kalau sekarang urusan private bisa diberesin dengan hp, private banking, semua transaksi, kenapa urusan publik tidak ke situ.
Oleh karena itu maka sesuai dengan arahan bapak presiden mal pelayanan publik kita sekarang arahnya ke mal digital. Jadi MPP digital ini sekarang terus kita dorong, sehingga beberapa urusan ini sebenarnya sudah kita beresin dengan teknologi, dengan hp misalnya.
Tapi ini daerah-daerah yang kepala daerahnya agresif dan hebat ini sudah terjadi tapi bagi kepala daerah yang biasa-biasa ini belum terjadi.
Maka supaya seragam kita sedang dorong adanya replikasi pelayanan publik sehingga diskusi tadi sebenarnya dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan mereka melayani masyarakat.
Bapak sering mengaku ditodong PNS naikkan tukin, itu bagaimana kisahnya?
Iya jadi begini, ini kan banyak teman-teman nanya pak RB (reformasi birokrasi) kami masa enggak dinaikan supaya nilainya naik, kenapa? suapaya tukinnya naik.
Ini yang sering saya sampaikan kalau nilai RB yang diukur dari proses output outcome dan seterusnya, kalau ini diukur hanya untuk menaikkan tunjangan kinerja, maka ke depan dampaknya akan kecil buat rakyat, karena hanya mengukur dampak untuk di internal birokrasi.
Tentu untuk menaikkan tunjangan kinerja ini ukurannya bukan hanya nilai RB yang itu hanya di Kementerian PANRB, tapi sudah WTP dulu, perencanaannya seperti apa dan seterusnya, sehingga ada indikator-indikator itulah yang mendorong nilai RB naik yang kemudian tukin bisa dinaikkan.
Berapa persen? ada yang, 40, 60, 80 persen, nah oleh karena tunjangan kinerja ini salah satu dari RB maka sekarang RB ini atas arahan bapak presiden, setelah saya menjabat ini kita fokus ke RB yang berdampak. Nah selama ini RB ada 8 area perubahan, lebih di hulunya, nah hilirnya ininkan mesti berdampak
Kita ini sibuk dampaknya apa sih buat rakyat siang malam. Oleh karena itu atas arahan pak presiden kemudian kami tetapkan sekarang kami fokus di RB berdampak.
Pertama adalah RB tentang kemiskinan. Kalau tata kelola programnya dan penanganan kemiskinannya itu bagus di kabupaten, RB nya naik.
Dua terkait dengan penanganan investasi. Kalau investasikan bukan hanya di dinas investasi tapi ini juga ada di PU, iklim pelayanan, dan seterusnya. Kalau dia bagus pelayananya, pasti investasinya naik, kalau investasi naik berarti lapangan kerja tersedia banyak. Kalau lapangan kerja tersedia banyak berarti penanganan kemiskinan juga akan tercapai. Jadi kami fokus disitu nah nilainya pasti keliatan, kalau daerahnya fokus inovasi penanganan kemiskinan, tata kelolanya benar, pasti penanganannya bagus, dan pasti kemiskinannya dampaknya keliatan, dampaknya dirasakan.
Ketiga digitalisasi, nah prioritas kami kenapa digitalisasi karena kalau digitalnya jalan, pasti pelayanan cepat, yang kedua pelayanannya pasti lebih transparan, lebih akuntabel, maka digitalisasi ini bisa memotong mata rantai bisnis proses yang panjang menjadi pendek. Sama ketika saya menjadi kepala lkpp, dari 8 bisnis proses saya potong menjadi 2. sehingga itu memotong mata rantai yang panjang. maka produk katalognya dari setahun rata2 52 ribu sampai 90 ribu sekarang sudah 2 juta. ini karena bisnis proses yang kita potong.
Berikutnya adalah penanganan prioritas presiden yaitu inflasi dan belanja e-katalog dalam negeri. Nah saya apresiasi apa yang dikerjakan oleh pemda bagaimana menangani inflasi yang terukur. kemudian yang kedua adalah belanja produk dalam negeri lewat e-katalog. Karena kalau e-katalognya jalan dampaknya jelas.
Pertama produk dalam negeri dan produk lokalnya akan mudah dibeli, yang kedua pasti proses pengerjaan apbd nya akan cepat dan rakyat akan segera merasakan. Misalnya aspal bisa dimasukkan ke karalog, pembangunan jalan masuk, paving, dan tidak perlu lelang yang panjang. Maka di triwulan pertan rakyat pasti akan merasakan dampaknya yang cepat dari program pembangunan.
Nah inilah RB yang kita dorong berdampak tadi, kalau ini berdampak dirasakan rakyat saya kira birokrasi kita juga akan mendapatkan tempat yang semakin baik dihati rakyat.
Soal tukin, banyak yang tidak mau ditugaskan ke daerah apa kenaikan tukin jadi solusi?
Mustinya tidak ada lagi penolakan karena mereka sudah dapat tunjangan yang layak dibanding masyarakat yang umum yang kadang pendapatannya belum pasti. Berikutnya menurut saya asn, PPPK atau teman-teman ini sebenarnya fix income. Misal Covid ketika banyak perusahaan naik turun pendapatannya tapi kan asn ini fix income mestinya mereka tetap bisa melayani.
Nah oleh karena itu ke depan ini akan kita dorong sejak pendaftaran asn ini kita sudah sampaikan ke depan mereka sampai 10 tahun tidak boleh pindah. Kalau tidak nanti daerah terpencil pinggiran di luar jawa hanya dijadikan shift untuk dapatkan jatah asn setelah itu dia tidak mau lagi disitu pindah ke kota
Kalau ini yang terjadi potretnya sekarang ini kan kalau kita lihat petanya itu kan di kota lebih padat. Jadi ketika sudah mendapatkan pengangkatan jadi asn di suatu tempat kemudian dia pindah ke kota. Nah ke depan ini kita akan lebih tegaskan
Di BKN sudah dikunci mereka yang sudah ditempat itu kalau sebelum 10 thn mereka tidak bisa pindah ini agar mengatasi kekurangan backlog antara kota dengan desa dari tenaga-tenaga kesehatan pendidikan yang dibutuhkan masyarakat.
Kalau polanya seperti mereka setelah ditempatkan alasan a, b, c, d pindah ke kota, sampai kapan formasi untuk daerah-daerah kita siapkan tidak akan terancam sehingga problemnya, betul tadi banyak pindah, problemnya bukan hanya soal kurangnya tenaga nakes dan pendidikan yang disiapkan lewat pppk dan asn tapi juga programnya juga soal redistribusi. Ini banyak sekolah di kota yang numpuk kelebihan guru, tapi banyak sekali dipinggiran yang kurang. Tapi inilah pola yang sudah kita pelajari bapak presiden memberikan arahan supaya segera disikapi oleh kita.
2023 ada kemungkina tukin naik?
Nah 2023 ada beberapa K/L yang outcome outputnya jelas kemudian RB berdampak terukur ada beberapa yang akan naik tunjangan kinerjanya.
Tukin pns pajak bisa cair penuh?
Secara teknis ini tentu urusan kemenkeu, tapi memang soal pajak ini banyak pertanyaan, ini memang karena ada perpresnya, Perpres 37 tahun 2015, dan juga ada PMK nomor 211 Tahun 2017 terkait khusus tunjangan temen di pajak ini.
Karena ini juga relatif lebih tinggi dibanding temen-temen lain tentu harapan kita kinerja teman-teman di perpajakan lebih bagus dan tentu bisa menyumbangkan kinerja untuk bangsa dan negara, dalam rangka mendorong peningkatkan kinerja pemerintah secara keseluruhan.
Rekrutmen 2023 CPNS kriterianya apa saja?
Sekarang kita beresin 2022 dulu, sekarang ini fokus di pendidkan dan kesehatan, PPPK yang sekarang. nah untuk 2023 kita sedang meng collect data, karena data teknisnya itu dari kementerian teknis.
Ini misalnya ada di Kemendikbud kita ingin beresin di 2023 ini urusan pendidikan layanan dasa selesai, begitu juga soal kesehatan. Kita juga targetkan selesai. Kita sedang minta data dari kementerian.
Nah kemarin dari formasi 700 ribu tidak terisi semua karena kemarin banyak daerah juga tidak mengusulkan sebagain juga karena faktor data
Kita harapkan di 2023 nanti selain formasi PPPK itu akan ada formasi untuk asn dan kita sedang siapka beberapa tenaga yang tidak bisa diselesaikan oleh PPPK kita rekrut ASN, contoh jaksa, kemudian hakim, ini enggak mungkin diangkat dari PPPK.
Terutama untuk keperluan daerah operasi baru di Papua, dan beberapa kebutuhan daerah operasi baru di papua dan beberapa kebutuhan di tempat lain.
Begitu juga jenis-jenis tenaga IT dan tenag tertentu kita akan rekrut dari fresh graduate tetapi temen-temen PPPK jangan khawatir mereka tidak akan tergusur karena formasinya berbeda.
Sekarang enggak ada sebutan honorer, adanya non ASN, mereka dapat kesempatan juga?
Jadi PPPK terutama guru dan kesehatan dia punya kesempatan hari ini, jadi mereka diseleksi diantara mereka, jadi selama ini kan ada keluhan, ada orang di daerah yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun tiba-tiba kalau dikompetisikan teman-teman dari yang baru ini tiba-tiba mereka akan kalah padahal mengabdi sudah.
Maka sekarang mereka kompetisi dianatara mereka sendiri. tapi saya juga mendapat banyak masukan dan keinginan dari teman-teman yang fresh graduate, yang baru lulus, anak-anak hebat ini juga ingin mengabdi kepada bangsa dan negara untuk menjadi ASN. Nanti kita siapkan di formasi yang memang itu dibutuhkan dan tidak ada di PPPK sebagian.
Pensiun Rp 1 miliar pembahasannya gmana?
Saya malah baru denger pensiun Rp 1 miliar. Ini kan banyak terjadi di BUMN bagaimana BUMN ini yang sebagian tidak produktif kurang sehat dia kan bisa mengajukan, dan dapat pensiun. Nah bagaiman dengan jumlah ASN yang sekarang 4,2 juta ini yang kadang sebagian sudah sakit, tapi tetap hanya terima gaji buta dan seterusnya.
Ini yang banyak diuslkan oleh para ASN di daerah dan juga temen-temen DPR, nanti kita lihat seperti apa pembahasannya nanti akan kami dengar dari mereka tentu nanti akan kami berdiskusi dengan teman-teman DPR dan kemampuan keuangan pemerintah bersama menteri keuangan.
2022 ini masih ada yang belum tercapai?
Tentu banyak karena banyak target bapak presiden diminta untuk penilaian dengan baik jemput bola ini di beberapa daerah di K/L sudah dirasakan dengan bagus, tapi ada beberapa K/L pemerintah daerah karena keterbatasan tertentu ini belum bisa melaksanakan.
Masih banyak keluhan pelayanan publik, pelayanan dasar, belum terlayani dengan baik, pelayanan perizinan dan seterusnya tentu inilah yang menjadi koreksi kami untuk kita sempurnakan di tahun yang akan datang.
2023 selain pendataan prioritasnya apa saja?
Birokrasi berdampak, itu harus in line dengan target prioritas bapak presiden. Bapak Presiden kan punya prioritas salah satunya penurunan angka kemiskinan tapi ini anggaran hampir Rp 500 triliunan kemarin kemiskinan yang ditargerkan bapan presiden ini masih mampu menurunkan hanya 0,6 persen.
Karena kita lihat tata kelola anggarannya tidak fokus langsung bagiaman anggarannya menurunkan kemiskinan. Sebagian masih sibuk diperjalanan dinas studi banding kemiskinan seminar kemiskinan ini ke depan tentu tidak boleh lagi seminar di hotel tentang kemiskinan anggarannya kalau perlu fokus ketempat itu termasuk grant-grant, anggaran bantuan dari pemerintah, kita berharap ke depan tata kelolanya kita perbaiki sehingga dampak dari bantuan dan penanganan kemiskinan ini bisa jauh lebih terukur dan lebih besar hasilnya
2023 ada yang tambah anggaran?
Sebagian bertambah, tapi kita berharap ke depan teman-teman di daerah mendorong pelayanan publik ini jauh lebih bagus. Mal pelayanan publik itu contoh yang sudah ada di beberapa daerah itu kan model bagaiman pengintegrasian pelayanan terjadi. dan ternyata bisa.
Ada banyak di daerah sekarang mengintegrasikan pelayanan di satu tempat, satu pintu, tapi ada sebagian di satu tempat satu pintu tapi masih banyak jendela nah tentu sekarang sudah satu tempat, satu atap, satu pintu satu jendela, kira-kira begitu, sehingga pelayannya lebih bagus karena ke depan survei publik itu akan menentukan image dari setiap kepala di /KL maupu pemda. tentu salahsatunya bagiaman pelayanan publiknya bisa berjalan dengan baik
Kita sudah mendorong juga pelabuhan-perubahan kita untuk memberikan pelayanan yang cepat. imigrasi kami juga sudah diperintahkan Pak Presiden untuk membuat proses bisnisnyang lebih pendek berdasarkan bench marking dari beberapa negara dan kemarin lusa sudah kami sampaikan ke pak dirjen imigrasinyang akan dilantik pak presiden proses bisnisnya seperti ini waktu yang 7 hari tinggal 3 hari terkait dengan rptk dan seterusnya dan ini agar model bagaimana agar pelayanan publik ke depan jauh lebih cepat sehingga rakyat bisa meraskan jauh lebih bagus.
Dan ini PR (pekerjaan rumah) dari kami, bukan hanya Kementerian PANRB, PR dari pemerintah ini bapak presiden meminta betul supaya ini segera diperbaiki.
[Gambas:Video CNBC]
Nih! Bocoran Lengkap Skema Pensiun Dini Massal PNS
(Arrijal Rachman/ayh)
