Jokowi Cabut PPKM, Pengusaha Respons Begini

Ferry Sandi, CNBC Indonesia
30 December 2022 21:40
Petugas membersihkan meja makanan di Restoran di Kawasan Benhil, Jakarta, Selasa 6/4. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta ingin pemerintah meningkatkan kapasitas jumlah pengunjung yang bisa makan di tempat alias dine in di tempat makan menjadi 75 persen saat masa buka bersama (bukber) puasa sepanjang Ramadan. Saat ini, kapasitas pengunjung dine in hanya boleh 50 persen. Kebijakan ini diterapkan karena pemerintah masih melangsungkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro. Terkait hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Gumilar Ekalaya mengatakan belum ada perubahan aturan terkait kapasitas jam operasional restoran saat momen buka puasa bersama seperti dikutip CNN Indonesia. Namun, pemerintah tetap membuka masukan dari pengusaha. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Gumilar Ekalaya juga mengatakan pihaknya tidak melarang pelaksanaan kegiatan buka puasa bersama (bukber) di restoran atau rumah makan di masa pandemi Covid-19. Menurut Gumilar, waktu pelaksanaan kegiatan bukber tidak melanggar ketentuan dalam PPKM Mikro. Meski tidak melarang, Gumilar mengingatkan kegiatan buka bersama harus tetap menerapkan protokol kesehatan. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Foto: Ilustrasi Restoran. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada hari ini, Jumat (30/12/2022). Keputusan ini diambil setelah melihat kasus harian covid dalam beberapa bulan terakhir terkendali pada level yang rendah.

Kalangan pengusaha menyambut baik kebijakan ini dengan sumringah. Pasalnya kebijakan tersebut sudah ditunggu-tunggu sejak lama oleh dunia usaha.

"Kami sudah berharap Januari udah buka, kami sambut baik apapun yang disampaikan pemerintah terkait adanya kelonggaran luar biasa terhadap jalannya Dunia usaha," kata Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Nurjaman kepada CNBC Indonesia, Jumat (30/12/22).

Ketika dua tahun awal pandemi Covid, dunia usaha terkungkung dan tidak bergerak banyak, pemerintah juga tidak bisa bergerak karena ekonomi mengalami penurunan tajam, bahkan sampai minus. Ketika PPKM dicabut, maka kegiatan ekonomi bisa berjalan normal kembali.

Kabar ini juga menjadi angin segar bagi dunia usaha karena mulanya bakal kesulitan menghadapi ketidakpastian global di 2023.

"Dari ketidakpastian 2022, tahun depan 2023 ketidakpastian juga, kemarin karena Covid, 2023 ketidakpastian karena Rusia-Ukraina belum selesai, karena kita ngga bisa ekspor tapi dengan UKM topang luar biasa, tapi di makro ga bisa gerak karena ekspor ga bisa jalan, resikonya ketika ekspor ga bisa jalan, banyakan impor bisa terjadi," sebut Nurjaman.

Meski sudah mencabut PPKM, namun Jokowi meminta masyarakat tetap menggunakan masker, melanjutkan vaksinasi dan melakukan hal-hal yang mencegah penularan, mendeteksi gejala dan mencari pengobatan.

"Pada hari ini pemerintah memutuskan mencabut PPKM yang tetuang Instruksi Mendagri 50-51 2022. Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat," ungkap Jokowi dalam dalam konferensi pers.

"Namun demikian saya minta pada seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk hati-hati dan waspada," tegasnya.


(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article PPKM Dicabut, Kunjungan Orang-Orang ke Mal Pecah Rekor

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular