Dorong Ekonomi, Pemerintah Terus Gaungkan Tranformasi Digital

Khoirul Anam, CNBC Indonesia

29 December 2022 16:20

Kemenko Perekonomian — Foto: dok Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah terus menggaungkan transformasi digital di berbagai sektor dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional. Sejumlah Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional juga telah di-pass through dengan memanfaatkan media digital, mulai dari pemanfaatan cloud melalui aplikasi PeduliLindungi, telemedicine sebagai inovasi pelayanan kesehatan, hingga Program Kartu Prakerja yang diimplementasikan secara end-to-end.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut urgensi transformasi digital juga diperkuat dengan tingginya potensi nilai ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan mencapai US$ 360 miliar pada 2030. Selain itu, bonus demografi dengan penduduk usia produktif yang digital savvy, serta jumlah pengguna internet yang meningkat setiap tahunnya juga menjadi modal utama dalam mengembangkan ekonomi digital.

"Potensi tersebut harus kita dukung dengan penguatan aspek fundamental, yaitu infrastruktur, SDM, dan kebijakan yang adaptif, agile, dan forward looking," ungkap dia dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (29/12/2022).

Menurut dia, pengembangan infrastruktur digital menjadi fokus utama untuk menjamin konektivitas internet di seluruh wilayah Indonesia, dengan membangun jaringan fiber optik, perluasan 4G dan pengembangan 5G, dan Low Earth Orbit Satellite (LEO) yang sudah diuji coba di Kalimantan Timur. Sedangkan penciptaan SDM di bidang digital dilakukan dengan melanjutkan Program Kartu Prakerja pada 2023 melalui skema normal, yang lebih difokuskan pada pengembangan keahlian, baik reskilling maupun upskilling, serta peningkatan produktivitas dan kompetensi angkatan kerja.

"Pemerintah juga berupaya menciptakan ekosistem digital yang kondusif, di antaranya melalui implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan percepatan revisi Permendag Nomor 50 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam PMSE," tegas Airlangga.

Melalui inisiatif Making Indonesia 4.0, Pemerintah mendorong sektor industri agar lebih inklusif dan berkelanjutan di antaranya dengan memperbesar partisipasi UMKM dalam global value chain. Hingga saat ini hanya 30% dari total UMKM yang berhasil onboarding pada platform digital, sehingga digitalisasi UMKM terus didorong.

Baca:

Masih Aman, Daya Beli Masyarakat RI Disebut Masih Terjaga

Selain itu, pemerintah berupaya mendukung penguatan ekosistem UMKM dan e-commerce dengan memberikan kemudahan perizinan, sertifikasi, pembiayaan, akses pasar, pelatihan, infrastruktur digital, hingga iklim usaha melalui UU Cipta Kerja.

Selanjutnya, pemerintah menyiapkan interkoneksi dan interoperabilitas sistem pembayaran ASEAN melalui implementasi QR Code antara Indonesia dan beberapa negara di kawasan ASEAN yakni Singapura, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.

"Berbagai upaya pengembangan ekonomi digital tersebut, tidak dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah, diperlukan sinergi dan kolaborasi lintas sektor dan multi-stakeholders, termasuk dukungan dari seluruh anggota Asosiasi Emiten Indonesia dalam mengakselerasi transformasi digital," pungkas dia.