Sebelum Dibubarkan, PANN Dapat PMN Rp3,8 T dari Sri Mulyani
Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 2023, Rabu (21/12/2022). (Tangkapan layar via Youtube PerekonomianRI)
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah resmi merestui pembubaran PT Pengembangan Armada Niaga Nasional atau PT PANN (Persero), perusahaan pelat merah yang bergerak dalam pengembangan dan pembiayaan kapal nasional.
Adapun, kegiatan perusahaan meliputi pelaksanaan program pemerintah, khususnya pengadaan armada niaga, alat apung, dan alat penunjang lainnya, serta pengadaan kapal melalui pemesanan kapal baru dan pembelian kapal niaga serta alat-alat perlengkapan kapal untuk selanjutnya dijual, disewabelikan, ataupun disewakan kepada perusahaan pelayaran nasional ataupun pemilik kapal yang membutuhkannya.
Kemudian, perusahaan juga terlibat dalam pengadaan keperluan dok dan galangan kapal guna pembinaan dan pengembangan armada niaga nasional. PT PANN terpaksa menanggung beban utang sejak 1994. Padahal, dulunya perusahaan ini menjadi salah satu penyumbang dividen kepada negara.
"Didirikan tahun 1974 dan 20 tahun sampai 1994 PANN menguntungkan. Selalu bayar dividen dan pajak rajin. Nah, kebetulan di 1994 pemerintah menempatkan ada dua transaksi program kerja sama Indonesia dengan Jerman dan transaksi kerja sama dengan Spanyol," kata Direktur Utama PANN Hery S. Soewandi dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI pada 2020.
Saat itu, dia mengatakan perusahaan terpaksa bertahan dan membiayai 21 pegawai, termasuk satu direksi dari operasional dua hotel yang dimilikinya. Seperti diketahui, perusahaan justru hidup dari operasional hotel, jauh dari bisnis intinya.
Hery pun mengatakan utang perusahaan membengkak karena perusahaan menanggung utang dari service level agreement (SLA) yang yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan Jerman dan Spanyol untuk pengadaan 10 pesawat dan 31 kapal.
"Kedua transaksi ini memang bukan core business PANN, gak ada ahli dan kompetensi di pesawat dan kapal armada niaga, bukan kapal ikan. 10 pesawat itu nilainya dengan kurs saat itu US$ 89,6 juta dan 31 kapal ikan US$ 182 juta," kata Hery saat itu.
Pada 2019, dikutip dari situs perusahaan, PT PANN mengajukan restrukturisasi atas Utang SLA dan telah mendapat Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia melalui Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-537/MK.05/2019 Tanggal 16 Juli 2019 Perihal Persetujuan Penyelesaian Piutang Negara pada PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero).
Selanjutnya, Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Non Tunai dari Konversi Utang SLA kepada PT PANN (Persero) tertuang dalam Undang - Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 serta penghapusan Utang Non Pokok SLA telah tertuang dalam Laporan Singkat Komisi VI DPR RI.
Menurut penelusuran CNBC Indonesia, penyerataan ini adalah PMN non-cash senilai Rp 3,76 triliun ini untuk mengkonversi SLA (service level agreement) tersebut.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta menjelaskan PMN tersebut merupakan PMN nontunai. PMN nontunai ini menjadi ranah dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban yang dihubungi belum membalas konfirmasi yang disampaikan CNBC Indonesia. Namun, pada Nota Keuangan 2020, PT PANN terbukti menerima PMN Rp 3,8 triliun.
"PMN kepada PT PANN (Persero) dalam APBN tahun 2020 merupakan konversi atas pokok utang penerusan pinjaman kepada BUMN tahun 1993 dan 1994," tulis pemerintah dalam Nota Keuangan 2020.
Pemerintah berharap penambahan PMN bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan PT PANN (Persero) dan memperbaiki rasio utang.
[Gambas:Video CNBC]
Wow! Sri Mulyani Selamatkan RI dari Tambahan Utang Rp221 T
(haa/haa)
