Kesal, Pemerintah Ogah Tawar Menawar Soal Truk 'Obesitas'

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan, tetap memberlakukan larangan truk obesitas atau truk Over Dimension Over Load (ODOL) di tahun 2023.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno mengatakan bahwa kebijakan Zero ODOL di tahun 2023 tidak akan mengalami penundaan lagi. Kebijakan ini sudah menjadi kebijakan bersama antar pemangku kepentingan.

Apalagi, lanjut dia, meski berkali-kali meminta pengunduran kebijakan Zero ODOL hingga tahun 2023, tetapi sampai saat ini tidak ada perubahan yang dilakukan oleh dunia usaha untuk melakukan perbaikan atau menyesuaikan dengan aturan tersebut.

"ODOL kebijakannya sudah keluar dari 2017. Ada penundaan ke tahun 2018. Di tahun 2018 mulai diberlakukan, (tapi) ada minta penundaan lagi ke 2019. Sampai 2023 dalam permintaan penundaan itu, tapi tidak diikuti action plan dari yang ingin menunda (pelaku usaha)," kata Hendro dikutip Rabu (28/12/2022).

"Kami akan tetap memberlakukan zero ODOL di 2023, bagaimana zero ODOL bisa terlaksana dengan baik tapi situasinya bisa di-manage tanpa ada gejolak. Karena kebijakan ini (merupakan) kebijakan bersama, bukan Kemenhub saja, (melainkan) juga Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian, dan Korlantas Polri," tambahnya.

Bukannya berkurang, tukas dia, truk ODOL justru malah terus bertambah.

"Posisi ODOL bukan berkurang malah bertambah. Kalau karena alasan ekonomi kita sadari betul bisa kita terima, tapi kita harus konsekuen juga dengan kebijakan tahapan yang sudah disepakati dengan Zero ODOL," ujar Hendro.

Di sisi lain, dia menambahkan, berdasarkan data yang dihimpun truk ODOL merupakan penyumbang terbesar kedua setelah sepeda motor kecelakaan lalu lintas.

"Dari data itu cukup tinggi kontribusi (truk) ODOL dalam kecelakaan lalu lintas," ucap Hendro.