Internasional

Geger Skandal Baru Pemerintah Jepang, 1 Menteri Mundur

Tommy Patrio Sorongan, CNBC Indonesia
27 December 2022 19:07
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida berbicara pada konferensi pers di kediaman resminya di Tokyo pada 28 Oktober 2022, untuk mengumumkan paket stimulus ekonomi baru. Jepang akan menghabiskan 260 miliar USD pada paket stimulus untuk melindungi ekonomi dari dampak inflasi dan melemahnya yen. (POOL/AFP via Getty Images/YOSHIKAZU TSUNO)
Foto: Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida berbicara pada konferensi pers di kediaman resminya di Tokyo pada 28 Oktober 2022, untuk mengumumkan paket stimulus ekonomi baru. Jepang akan menghabiskan 260 miliar USD pada paket stimulus untuk melindungi ekonomi dari dampak inflasi dan melemahnya yen. (POOL/AFP via Getty Images/YOSHIKAZU TSUNO)

Jakarta, CNBC Indonesia - Skandal menghampiri pemerintahan Perdana Menteri (PM) Fumio Kishida di Jepang. Seorang menteri bahkan dilaporkan mundur.

Mengutip laporan NHK, ini terjadi akibat dugaan pendanaan politik ilegal. Menteri Rekonstruksi Kenya Akiba diyakini undang-undang pemilihan jabatan publik dan menyalahgunakan dana politik.

Sebuah majalah tabloid mingguan melaporkan bahwa Akiba telah membayar sekitar 200.000 yen atau setara Rp 23 juta kepada sekretarisnya yang digaji negara, untuk membantu pencalonannya kembali dalam pemilihan majelis rendah pada Oktober 2021. Di Jepang, tindakan semacam itu dapat dianggap sebagai pembayaran ilegal kepada staf kampanye berdasarkan undang-undang pemilu.

Dua kelompok politik yang terkait dengannya juga dilaporkan membayar 14 juta yen atau Rp 1,6 miliar uang sewa kantor kepada istri dan ibunya antara 2011 dan 2020. Namun, ibu Akiba tidak melaporkan pendapatan itu sebagai penghasilan kena pajak.

Bukan hanya itu, ia juga dituduh berhubungan dengan Gereja Unifikasi, yang dihubungkan dengan penembakan mantan PM Shinzo Abe. Akiba telah membantah tetapi mengakui pada bulan November bahwa cabang Partai Liberal Demokrat yang ia pimpin membayar 48.000 yen kepada dua entitas yang terkait dengan kelompok agama tersebut pada tahun 2020 dan 2021 sebagai biaya langganan tabloid.

"Akiba mengaku telah menemui PM Fumio Kishida sebelum merilis pengunduran dirinya. Meski mundur, ia menegaskan pihaknya tidak terlibat dalam bentuk pendanaan ilegal apa pun," tulis NHK.

"Namun dirinya harus menerima kritik yang ditujukan kepadanya selama sesi luar biasa Parlemen," tambah laporan itu.

Akiba diangkat ke jabatan Kabinet pertamanya pada bulan Agustus. Dengan pengunduran ini, ia menjadi menteri Kabinet keempat yang mengundurkan diri sejak Oktober.

Blok oposisi diprediksi akan meminta pertanggungjawaban Kishida karena telah menunjuk mereka. Sebelum Akiba, Minoru Terada yang menduduki kursi menteri dalam negeri, Yasuhiro Hanashi yang menduduki kursi menteri kehakiman, dan Daishiro Yamagiwa yang menduduki posisi menteri revitalisasi ekonomi juga mengundurkan diri dengan beragam skandal.

Sama seperti Akiba, Terada mundur di November karena terseret skandal pendanaan. Hanashi mundur di bulan yang sama karena komentar yang merendahkan tanggung jawab pekerjaannya, terutama penandatanganan eksekusi mati tahanan.

Yamagiwa, mundur di Oktober. Ia terseret kasus Gereja Unifikasi.


(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Janji PM Jepang ke Jokowi: Kami Lanjutkan Kerja Abe!

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular