Wapres Soal Reshuffle: Kita Tunggu Saja, Terjadi atau Tidak

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menegaskan kalau reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penegasan itu disampaikan Kiai Ma'ruf kepada wartawan saat ditemui di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Selasa (27/12/2022).

Baca: Kode Jokowi Soal Reshuffle Kabinet Indonesia Maju: Cluenya...

Kendati demikian, Kiai Ma'ruf memastikan kalau Jokowi berkonsultasi dengannya sebelum mengambil keputusan terkait hal tersebut.

"Jadi kalau soal konsultasi saya dengan presiden itu gak usah diceritakan kepada wartawan itu," ujarnya.

"Tapi reshuffle hak prerogatif presiden. Jadi kita tunggu saja, apa terjadi atau tidak, kita tunggu saja," lanjutnya.

Sebelumnya saat ditemui di Pasar Pujasera, Subang, Jawa Barat, Selasa (27/12/2022), Jokowi enggan berkomentar sama sekali saat ditanya perihal reshuffle kabinet. Kepala negara hanya tertawa saat mendapatkan pertanyaan itu.

Kemarin, Jokowi angkat suara perihal isu reshuffle kabinet yang mengemuka beberapa waktu belakangan. Ditemui selepas meresmikan pengembangan Stasiun Manggarai Tahap I, Senin (26/12/2022), Jokowi tidak bereaksi banyak saat ditanya wartawan terkait hal tersebut.

"Iya denger," ujarnya sembari tertawa merespons pertanyaan wartawan.

Wartawan kemudian bertanya apakah Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Ada pula wartawan yang bertanya apakah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang terkena reshuffle.

Menanggapi hal itu, Jokowi tidak menjawab tegas. Jokowi hanya mengatakan, "Clue-nya... Ya udah."Setelah itu, Jokowi lantas meninggalkan titik wawancara.

Dalam sejumlah kesempatan, Jokowi memberi sinyal akan kembali melakukan reshuffle kabinet. Jajaran menteri dari Partai NasDem dinilai akan kena reshuffle sebagai buntut dari mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2024.

Pandangan tersebut diungkap oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Dia membeberkan dua alasan Jokowi membuka kemungkinan untuk kembali melakukan reshuffle para menterinya, yakni alasan kinerja dan alasan politik.

"Tapi di antara dua alasan ini publik menangkap alasan politik lah yang jauh lebih dominan, terutama ketika dikaitkan dengan sikap NasDem yang mendeklarasikan Anies sebagai capres 2024 itu dianggap sebagai sebuah langkah politik yang ingin pisah jalan dengan Jokowi di 2024," kata Adi kepada wartawan, Jumat (23/12/2022), seperti dikutip detik.com.

Adi menyebut sekalipun sikap NasDem tetap komitmen terhadap Jokowi sampai 2024, tapi langkah NasDem mengusung Anies dianggap persoalan yang cukup serius. Sebab, kata dia, Anies adalah sosok oposisi non-koalisional pemerintah yang selama ini selalu dihadap-hadapkan dengan Jokowi.

"Cuma problemnya kalau reshuffle kabinet kali ini dilakukan oleh Jokowi hanya karena alasan politik NasDem mendukung Anies, tentu tidak terlampau kondusif karena NasDem akan mendapatkan simpati dari publik misalnya menteri-menterinya diganti itu bukan karena kinerja, tapi karena persoalan faktor politik yang dinilai ingin berbeda dari Jokowi karena mengusung Anies," ucapnya.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Potret Wapres Ma'Ruf Amin ke China, Bertemu "Orang Kuat"