Tahun Depan Dunia Suram, Sri Mulyani: Ekonomi RI Tumbuh 4,7%

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai tantangan penerimaan perpajakan tahun depan. Pasalnya, ia melihat ada risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi 4,7% di tahun 2023.

Demikian disampaikan Sri Mulyani pada acara Malam Pemantapan dan Rapat Pimpinan Nasional IV, Kamis (22/12/2022) melalui akun Instagram resmi @smindrawati. Dalam unggahan tersebut, Sri Mulyani terlihat bahagia sambil memotong tumpeng merayakan penerimaan pajak 2022 yang telah melampaui target 110,1% dari target di Perpres 98/2022 yang mencapai Rp 1.634,36 triliun.

Namun, dalam kesempatan yang sama, ia mewanti-wanti tantangan kondisi perekonomian tahun depan terhadap target penerimaan negara.

"Tahun depan (2023), target penerimaan perpajakan sebesar Rp1.718 Triliun, target yang dihitung dengan sangat berhati-hati dan mempertimbangkan koreksi harga komoditas dan juga perlambatan pertumbuhan perekonomian di angka 4.7%. Ini sebuah tantangan bagi @ditjenpajakri," tulisnya dikutip Senin (26/12/2022).

Angka pertumbuhan ekonomi yang disebut Bendahara Negara ini, jauh dari target pertumbuhan ekonomi yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2022. Dalam APBN 2023, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%.

Prediksi Sri Mulyani tersebut sejalan dengan prediksi Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang juga memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan menjadi 4,7% (year on year/yoy) dari sebelumnya 4,8%.Namun, sampai saat ini,pemerintah belum menurunkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia dari angka 5,3% tersebut.

Kendati demikian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan beberapa lembaga internasional telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2023, dimana proyeksi tersebut rata-rata di rentang 4,7-5%.

"Seperti ADB tahun 2023 mengoreksi dari 5,4% menjadi 5%, ini khusus untuk Indonesia. OECD 5,3% sampai 4,7%, IMF dari 5,3% menjadi 5%. Namun dalam semua koreksi masih 4,7% sampai dengan 5%," ujar Airlangga dalam acara bertajuk Outlook Perekonomian Indonesia 2023 yang digelar di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Dengan tantangan risiko pertumbuhan ekonomi 4,7% tersebut, DJP menargetkan penerimaan pajak tahun depan sebesar Rp 1.718 triliun. Target tersebut dapat tercapai dengan kontribusi per jenis pajak yakni PPh sebesar 54,4% dengan rincian PPh Migas Rp 61,4 triliun dan PPh Non migas Rp 873,6 triliun, PPN dan PPnBM sebesar 43,2% senilai Rp 743 triliun, dan PBB dan Pajak lainnya sekitar 2,3% setara Rp 40 triliun.