
Bukan Nikel, Jokowi Bisa Pesta Durian Runtuh Lagi Tahun Depan

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah bersiap menerima keuntungan negara yang lebih besar dari komoditas bauksit. Hal ini imbas dari kebijakan pengembangan nilai tambah dari ekspor bauksit yang semestinya dilakukan melalui hilirisasi.
Kemarin Rabu (22/12/2022), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi mengumumkan adanya pelarangan ekspor mineral mentah berupa bijih bauksit mulai Juni 2023.
"Mulai juni 2023 pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri," terang Presiden Jokowi, di Istana Negara, Rabu (21/12/2022).
Presiden Jokowi mencatat, nilai ekspor bauksit dari hasil hilirisasi akan lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor bijih bauksit. "Dari industrialisasi bauksit di dalam negeri ini kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp 21 triliun menjadi sekitar kurang lebih Rp 62 triliun. Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat," terang Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi memberikan gambaran pada larangan ekspor nikel. Ia bilang, alam penyetopan ekspor nikel, pendapatan negara melalui ekspor nikel yang sudah dihilirisasi melejit hingga US$ 30 miliar dari yang sebelumnya hanya US$ 1,1 miliar.
"Ada lompatan nilai tambah. Sebelumnya itu betapa kita dirugiakan berpuluh puluh-tahun. Pajak gak dapat kalau kita ikut miliki deviden gak dapat royalti gak dapat, bea ekspor juga gak dapat pembukaan lapangan kerja gak dapat. Hari ini kita tambah lagi nanti kita umumkan satu komoditas yang kita miliki setelah dari sini," ungkap Jokowi.
Adapun Presiden Jokowi juga siap pasang badan apabila kebijakannya melarang ekspor bauksit kembali digugat ke WTO. "Nikel di gugat nanti ini diumumkan digugat lagi tidak apa-apa suruh gugat lagi," tandas Jokowi.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ekspor Bauksit Disetop, Pendapatan Negara Melejit Rp62 T
