
PPKM Bakal DIhapus Jokowi, Sri Mulyani Mendadak Happy!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini, perekonomian Indonesia akan terbantu jika Presiden Joko Widodo nantinya betul-betul mengakhiri kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada tahun depan.
Menurut Sri Mulyani, keputusan itu nantinya baru akan direalisasikan Presiden Joko Widodo bilamana angka-angka penyebaran Pandemi Covid-19 semakin bisa dikendalikan dan dianggap tidak mengganggu aspek kesehatan masyarakat.
"Ya pertama nanti akan diputuskan oleh bapak presiden pada saat aspek kesehatannya sudah diyakinkan, sehingga kalau ini bisa diumumkan pertama dari sisi ekonomi tentu memberikan confidence lebih banyak lagi kepada masyarakat," kata Sri Mulyani di kawasan Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (21/12/2022).
Sri Mulyani berujar, keputusan untuk mengakhiri kebijakan PPKM itu akan memberikan kepastian bagi seluruh masyarakat, termasuk pelaku ekonomi karena aktivitas perekonomian dapat betul-betuk bisa berjalan secara normal.
"Bisa melakukan aktivitas secara normal dan memperlakukan Covid-19 sama seperti virus yang lain, itu tetap menjaga ketahanan kita namun tidak menghalangi aktivitas-aktivitas masyarakat sekitar," tuturnya.
Penghentian kebijakan PPKM ini pada akhirnya kata Sri Mulyani akan membantu perekonomian Indonesia di tengah masih berlanjutnya ketidakpastian perekonomian global pada 2023, terutama karena belum adanya tanda-tanda berakhirnya ketegangan geopolitik seperti antara Rusia dan Ukraina.
"Saya berharap ini akan memberikan dorongan terutama pada awal tahun sesudah masyarakat melihat ini adalah situasi yang aman dan membantu karena sumber ekonomi kita dalam negeri akan menjadi sumber yang kita andalkan pada saat global ekonominya menjadi lebih bergejolak," ujar Sri Mulyani.
Sebelumnya, ia juga telah memperkirakan, pertumbuhan ekonomi di tanah air pada 2023 akan lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini, yang diperkirakan mencapai 5,1% hingga 5,3% (year on year/yoy).
"Tahun depan forecast ekonomi Indonesia agak lebih rendah dibandingkan tahun ini, karena environment global akan melemah secara tidak langsung juga akan mempengaruhi kinerja perekonomian Indonesia tahun depan," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (20/12/2022).
Pemerintah di dalam UU APBN 2023 telah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,3% (yoy), namun Sri Mulyani mengungkapkan bahwa asumsi tersebut dibuat setahun sebelumnya, atau di tahun ini yang dimana gejolak ekonomi dunia belum terlihat
Oleh karena itu, dalam hitungan terbaru yang disampaikan oleh Sri Mulyani dalam paparannya, bahwa ekonomi Indonesia diproyeksikan berada pada kisaran 5% (yoy) di tahun depan.
"Sebelumnya dia tidak mengikuti perubahan karena sudah jadi undang-undang. Namun, kita sebagai pengelola, antisipasi dan awas dari global dan dalam negeri," jelas Sri Mulyani.
Tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi sesuai APBN 2023 pun kemungkinan bisa terjadi. Oleh karena itu, Sri Mulyani dan jajarannya akan terus melihat seperti apa dampak ekonomi global kepada fiskal di dalam negeri.
"Sehingga kita tidak mengubah, tetap 5,3% (pertumbuhan ekonomi RI di 2023). Tapi, kalau kita lihat ada aspek yang mengancam nanti kita akan lihat dampaknya terhadap pelaksanaan APBN. Baik dari penerimaan, belanja, defisit, dan pembiayaan," kata Sri Mulyani melanjutkan.
(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Seluruh Target Ekonomi RI di 2024 Meleset