Subsidi Motor Listrik Rp6,5 Juta Salah Sasaran, Lho Kok Bisa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana memberikan subsidi kendaraan motor listrik sebesar Rp 6,5 juta dalam rangka meningkatkan daya beli kendaraan listrik sekaligus menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM). Namun Ekonom Indef Eko Listiyanto berpendapat kebijakan tersebut tidak tepat sasaran.

Pasalnya, ia menilai pemberian insentif sebesar itu kepada kelompok masyarakat menengah menunjukkan sebuah ketidakadilan. Menurutnya, uang senilai Rp 6,5 juta tersebut lebih cocok diberikan kepada masyarakat miskin untuk dibelanjakan.

"Jadi push insentif sampai Rp 6,5 juta itu menurut saya salah sasaran, kalau itu kita kasih ke orang miskin dia jadi senyum, kira-kira gitu aja," katanya dalam Indef School of Political Economy Jurnalisme Ekonomi, Selasa (13/12/2022).

"Bahwa oke memang keadaan dalam konteks resesi tadi kita perlu menstimulasi masyarakat menengah untuk bisa belanja itu bener, tapi ada batasannya dong kan nggak elok juga ketika yang nggak dapat kerjaan cuma dikasih Rp 600 ribu tapi yang beli motor tanpa dikasih insentif pun dia bisa beli, eh dikasih Rp 6,5 juta, kan secara keadilan nggak ada, bagi saya itu problem," tambahnya.

Baca: Nah! Ini Penyebab Dolar Eksportir Betah Parkir di Singapura

Bahkan menurutnya, jika alasan pemberian subsidi tersebut dipandang sebagai upaya mendorong penggunaan produk ramah lingkungan, maka uang tersebut lebih tepat digunakan untuk memperbaiki kondisi kerusakan lingkungan yang ada.

"Dan paling bagus kalau mau sadar lingkungan harusnya bukan dengan program itu. Lebih bagus Rp 6,5 juta untuk memperbaiki lingkungan yang rusak. Jangan karena pabrik motornya penguasanya, terus diberikan insentif kaya gitu supaya laku," ujarnya.

Senada dengan Eko, Ekonom senior Indef Aviliani juga mengatakan bahwa kebijakan pemberian subsidi pemerintah perlu mengkaji dari sisi permintaan. Menurutnya, pemerintah selama ini masih melihat dari sisi penawaran, padahal untuk mencapai kebijakan yang tepat sasaran subsidi motor listrik ini perlu mempertimbangkan sisi permintaannya.

"Jadi seringkali akhirnya insentif itu jadi sia-sia. Makanya sekarang menurut saya dari faktor fiskal pun kalau kita mau mengarah mana yang mau diprioritaskan insentif, lihat demand side. Apakah motor listrik demandnya ada nggak sih? Kan gitu dulu pertama.. Jadi harus satu kesatuan dengan apa sasaran kita. Kadang-kadang kita nggak sasaran pokoknya kita bikin listrik-listrik gitu tapi sebenarnya demand-nya seberapa jauh," jelasnya.

Baca: Sri Mulyani Ungkap Ada 'Monster' yang Ganggu Ekonomi RI!

Lebih lanjut, ia menilai sisi permintaan ini tidak hanya mempertimbangkan dari pasar domestic namun juga dari pasar internasional. Hal tersebut penting dilakukan guna meningkatkan ekspor Indonesia.

"Nah menurut saya kalau mau bangun industry, satu lihat dulu demand-nya yang orientasi ekspor maupun di domestik. Apakah domestik punya kemampuan nggak sih? Sebenarnya sekarang dengan data analitik kita bisa baca tentang bagaimana masyarakat kita sehingga ketika kita ambil policy itu sudah tahu tentang demand-nya. Jadi musti diubah, pemerintah jangan lagi ke supply side dulu, tapi demand side," jelasnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Luhut Sebut Motor Listrik Mau Disubsidi, Ini Kata Sri Mulyani