Sebelum Ngamuk, Pembeli Meikarta Udah 'Nangis' Dulu ke Jokowi

Jakarta, CNBC Indonesia - Heboh gonjang-ganjing yang menyeret nama Meikarta beberapa waktu terakhir ternyata sudah sampai ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Setidaknya, begitu menurut pembeli yang tergabung dalam Komunitas Peduli Konsumen Meikarta.

Komunitas yang baru saja mengadu nasib ke DPR ini mengaku telah mengirimkan surat kepada Presiden, menyampaikan keluhan mengenai carut-marut penyerahan apartemen Meikarta sejak beberapa bulan lalu.

Berdasarkan tanda terima surat yang diperoleh CNBC Indonesia, surat tersebut dinyatakan telah diterima pada 11 Juli 2022 dengan nama penerima Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Tertulis 'Sudah diterima Surat ke Bapak Presiden RI Ir. H. Joko Widodo Dari Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, 27 Juni 2022.'

"Surat kita sudah diterima Presiden melalui Setneg, ada tanda terimanya. Sudah lama itu, tapi ga ada tanggapan dari Presiden, belum ada tanggapan lah," kata Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Aep Mulyana kepada CNBC Indonesia, Senin (13/12/2022).

Baca: Biar Gak Kayak Pembeli Meikarta, Ini Tips Beli Apartemen

Foto: Meikarta Meikarta

Surat tersebut, ungkap dia, memuat keluhan pembeli yang menilai dan merasa PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), selaku pemilik megaproyek pembangunan Apartemen Meikarta, terindikasi tidak punya itikad baik untuk membangun apartemen, mengembalikan dana para pembeli, atau membayar kompensasi atas kerugian yang diderita konsumen sehubungan dengan pembelian pemesanan Apartemen Meikarta.

Sesuai P3U (Penegasan dan persetujuan Pemesanan Unit) atau Konfirmasi Pesanan yang telah ditandatangani Pemesan dan Penerima Pesanan, PT MSU seharusnya melakukan serah terima unit apartemen pada pertengahan 2019 hingga 2020 kepada konsumen.

Namun ternyata, semua pembeli yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta ini, belum ada satu pun yang telah melakukan serah terima apartemen Meikarta.

Baca: Kisruh Proyek Meikarta Diamuk Pembeli, Begini Kata Pakar

Karena itu Perkumpulan ini menyurati berbagai pihak. Selain Presiden, beberapa lembaga pemerintah juga ikut dikirimi surat. Sayang, imbuh dia, belum ada respons baik dari hasil pemberitahuan tersebut.

"Juni 2022. Jadi kita suratin serentak di Juni ada tanggal 24 Juni, diantaranya lembaga pemerintah, BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional), YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), tapi semuanya terus terang aja, nggak ada tanggapan," kata Aep.

Perkumpulan ini juga meminta bantuan kepada sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar bisa mendapat titik terang. Rencananya, besok (14/12/2202), DPR bakal mengadakan rapat dengan Dirjen di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan salah satu topik pembahasannya mengenai nasib pembeli Meikarta.

Baca: Sejarah Meikarta & Ambisi Lippo Ubah 'Tempat Jin Buang Anak'

"Saya lagi tunggu konfirmasi ke pihak terkait DPR karena WA langsung ke saya mau dibawa rapat ke Dirjen PUPR. Kenapa PUPR? Karena mau dicek obligasi yang dijaminkan oleh bank, benerng gak sehingga bank berani kucurkan dana ke pihak developer. Kan bisa aja bank terjebak waktu itu karena (promosinya) kacang goreng jadi banyak bank tawarkan diri menjadi penjamin," sebutnya.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pernah Heboh, Deretan Masalah Meikarta Sampai Diamuk Pembeli