Ternyata RI-China Belum Sepakat Pembengkakan Biaya KA Cepat

Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia
08 December 2022 19:38
BANDUNG, WEST JAVA, INDONESIA - 2022/11/16: Jakarta Bandung High-Speed Train (KCJB) or Comprehensive Inspection Train (CIT) was seen during the dynamic trial in Tegalluar. President Joko Widodo and Chinese President Xi Jinping are planning to see online the dynamic trial process of the 15 km Jakarta Bandung High-Speed Train with a limited speed of 80 km/hour during a sidelines visit from the G20 summit in Bali. (Photo by Algi Febri Sugita/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett/SOPA Images

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia - China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengungkapkan negosiasi dengan pihak China masih terus dilakukan, terkait pembengkakan biaya atau cost overrun. Ia mengungkapkan ada perbedaan perhitungan biaya proyek.

"Sama China negosiasi cost overrun itu memang belum selesai betul, sedang proses negosiasi," kata Dwiyana di Kompleks Parlemen, Kamis (8/9/2022).

Dwiyana menjelaskan perhitungan cost overrun dari pihak China lebih kecil dari perhitungan yang dilakukan Indonesia. Hal ini disebabkan China belum mengakui adanya pajak pengadaan lahan, persinyalan GSMR untuk sistem perkeretaapian yang gratis di China.

"Kalau pemerintah Indonesia-kan menyampaikan pajak pengadaan lahan ya harus dibayar, GSMR ya harus dibayar. Kondisinya berbeda dengan China," katanya.

Dia menyampaikan targetnya perhitungan ini selesai pada bulan ini. Paralel dengan rencana pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) senilai Rp 3,2 triliun untuk setoran ekuitas dari konsorsium Indonesia.

"Sekarang di Kementerian keuangan, sedang dalam proses semuanya," kata Dwiyana.

Berdasarkan perhitungan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) cost overrun yang terjadi pada proyek KCJB senilai US$ 1,449 miliar atau setara Rp 22,6 triliun (Rp 15.632/US$). Sedangkan Diwana sebelumnya mengungkapkan Cost overrun perhitungan China senilai US$ 980 juta atau setara Rp 15,3 triliun.

"BPKP mewakili pemerintah Indonesia, china diwakili NDRC seperti Bappenas China dia menunjuk konsultan CICC. Angka hitungan mereka sekitar US$ 980 jutaan. Ada perbedaan karena ada perbedaan cara review dan perbedaan asumsi," kata Dwiyana ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (9/11/2022).


(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bocoran Terbaru Jalur KA Cepat Jakarta-Surabaya, Ternyata Lewat Sini

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular