Tiba-tiba DPR Panggil Seluruh Penjual BBM di RI, Ada Apa Nih?
Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi VII DPR RI hari ini menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, serta beberapa perusahaan penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia.
Adapun perusahaan penyedia BBM yang hadir diantaranya yakni PT Pertamina Patra Niaga, PT AKR, PT Vivo Energi, Shell Indonesia, dan ExxonMobil.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi menjelaskan bahwa Rapat Dengar Pendapat yang digelar pada Kamis (8/12/2022) ini guna membahas mengenai beberapa hal. Diantaranya yakni penjelasan terkait kinerja industri hilir migas, penjelasan terkait standar BBM (RON) dan mekanisme penjualan BBM tersebut, serta lain-lain.
"Berdasarkan jadwal rapat DPR RI pada masa persidangan tahun 2022-2023 pada hari ini Komisi VII melaksanakan RDP dengan penjelasan kinerja industri hilir migas, penjelasan standar BBM atau yang kita sebut RON dan mekanisme penjualanya. Tiga lain-lain," kata dia dalam RDP, Kamis (8/12/2022).
Menurut Bambang pada 2021, pemerintah optimistis proyek industri hilir migas tetap positif hingga 2024. Adapun investasi hilir migas untuk pengangkutan dan penyimpanan niaga diproyeksikan akan terus meningkat menjadi US$ 9,181 miliar pada 2022, US$ 11,22 miliar pada 2023 dan US$ 10,77 miliar pada 2024.
Adapun integrasi pengembangan hilir migas dengan industri petrokimia diharapkan akan mendorong peningkatan pemenuhan standar euro 5 dan euro 6 yang minim karbon. Hal ini sebagai bagian dari komitmen untuk mencapai target net zero emission pada 2060.
"Sinergi dengan hal tersebut proyeksi surplus neraca gas bumi dalam satu dekade mendatang menjadi berita baik mengingat gas bumi relatif bersih, murah, mudah dan aman sehingga berperan sebagai compliment dalam transisi energi. Untuk itu Komisi VII ingin mendengar penjelasan secara menyeluruh dari dirjen migas mengenai kinerja industri hilir. standar bbm dengan oktan dan mekanisme penyediaan distribusi, serta mata rantai penjualan produk hilir dan lainnya," kata dia.
(pgr/pgr)