Resesi-Krisis Pangan 2023 Ngeri, Jokowi Ternyata Lakukan Ini

News - Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia
07 December 2022 09:25
Menteri BUMN Erick Thohir rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI (Tangkapan Layar Youtube) Foto: Menteri BUMN Erick Thohir rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI (Tangkapan Layar Youtube)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Jokowi memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengantisipasi dampak resesi, utamanya di kalangan masyarakat kecil. Salah satu fokus kebijakan pemerintah adalah melindungi petani yang terancam panennya gagal terserap maksimal oleh pasar. Juga untuk mengantisipasi krisis pangan tahun depan karena kondisi pasokan global masih belum stabil.

Hal ini merupakan hasil Rapat Kabinet yang digelar Selasa (6/12) menghasilkan sejumlah rumusan kebijakan penting untuk mengantisipasi resesi ekonomi. 

Menteri BUMN Erick Thohir bergerak cepat untuk mengimplementasikan program perlindungan bagi petani. Program yang disiapkan adalah BUMN menjadi off taker atau menyerap produksi petani saat panen.

"Tadikan bicara mengenai resesi pangan yang harus diantisipasi karena itu kami dari BUMN mendorong kemungkinan yang sudah dibicarakan bapak Presiden bagaimana BUMN menjadi off taker," ujar Erick dalam pernyataannya dikutip Rabu (7/12).

Erick menjelaskan pihaknya saat ini sedang membuat skema terkait langkah BUMN menyerap produksi petani. Kementerian BUMN, kata Erick, sedang menyiapkan skema penugasan pada sejumlah BUMN yang terlibat.

Ia melibatkan sejumlah BUMN. Tak hanya BUMN selaku penyerap bahan pokok, melainkan juga himpunan bank milik negara yang akan terlibat dalam program perlindungan bagi petani.

"Saya mengusulkan pendanaan disimpan di Himbara tak langsung di BUMN-nya. Disimpan di Himbara dengan bunga yang rendah. Supaya saat kita mau beli urusan petani tidak mahal lagi biayanya," ujar Erick.

Erick mengatakan kebijakan penyerapan produksi petani ini akan sangat penting bagi perekonomian mikro maupun makro. Selain akan menjamin kelangsungan perekonomian para petani, kebijakan ini diyakini akan menghasilkan efek multiplier bagi seluruh rantai pasok pangan nasional. "Karena ini kan benar-benar ekonomi yang berputar. (Kebijakan) ini yang sedang kita petakan," kata Erick.

BUMN Antisipasi Krisis Pangan

Dalam mengamankan rantai pasok bahan pangan tersebut, Badan - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) siap turut menjaga ketahanan pangan nasional. Hal ini karena kondisi rantai pasok dunia diperkirakan masih terganggu pada tahun depan. Karena itu, salah satu kunci agar bisa bertahan, Indonesia harus mampu menjaga kondisi supply change atau rantai pasok pangan nasional.

Erick kembali menegaskan BUMN siap untuk menjadi pembeli siaga (off taker) bahan-bahan kebutuhan pokok pada tahun depan. Namun, syaratnya adalah perlu disertai dengan penugasan yang jelas dari pemerintah terhadap BUMN pelaksana fungsi Off Taker itu.

Penugasan tersebut diperlukan agar para pemimpin di BUMN pelaksana Off Taker tidak ragu dan khawatir atas dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada mereka.

"Bulog dapat menjadi stabilisator (harga), dimana ketika dia mengambil barang (bahan makanan pokok), ternyata ketika harus dikeluarkan, malah tidak bisa keluar, karena harga pada saat pembelian lebih tinggi dibandingkan pada saat akan dikeluarkan. Sehingga dikhawatirkan menjadi kerugian negara. Padahal konsepnya berbeda," ujar Erick.

Erick menekankan mekanisme pelaksanaan fungsi off taker harus diatur agar terdapat dana besar. Dimana dana itu disimpan di Perhimpunan Bank - bank Milik Negara (Himbara) dengan bunga murah. Dengan dana itulah, BUMN pelaksana fungsi off taker menyerap bahan pangan pokok dari petani, kapan pun, baik pada saat harga naik maupun turun.

"Kemudian nanti Bulog bisa menjadi pembeli bahan pangan pokok dari petani yang diputuskan pemerintah, misalnya padi, jagung, tebu dan lain-lain. Ini yang menjadi bagian dari upaya mengamankan rantai pasok pangan. Ini penting karena kondisi rantai pasok dunia masih terganggu di tahun depan," ujar Erick.

Ia bilang peran BUMN terhadap ketahanan pangan merupakan bentuk antisipasi untuk menekan harga pangan. Tingginya potensi inflasi pada tahun depan dapat disebabkan oleh dua sumber, yaitu tingginya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan melonjaknya harga pangan.

"Karena itu, BUMN harus membantu Kementerian lain, bagaimana mengintervensi kebutuhan pangan yang naik turun. Tetapi tetap dengan penugasan yang jelas, mana orientasi pasar dan mana penugasan yang memang bukan pasar. Salah satu mekanisme yang didorong adalah bagaimana ada dana besar ditaruh di Himbara dengan bunga rendah, lalu ID Food dapat ditugaskan sebagai market, dan Bulog sebagai stabilisator," jelas Erick.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Jokowi Pede RI Jadi Negara Maju, Income per Kapita US$10.000


(hoi/hoi)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
LAINNYA DI DETIKNETWORK
    spinner loading
Features
    spinner loading