Pemerintah Kebut Proyek Pembangunan Infrastruktur Air

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna mengakui infrastruktur air Indonesia masih sangat tertinggal dari negara lain.

"Untuk infrastruktur air ini memang kondisi Indonesia masih tertinggal jauh dibanding dari negara lain. Cakupan air baru menuju angka ke 50 meter kubik per kapita per tahun, sementara negara lain ada diangka 1000-an lebih. Sehingga masih banyak yang harus kita lakukan untuk pemenuhan tadi," kata Herry dalam spesial dialog dengan tema "Air untuk Kesejahteraan Bersama-Menuju 10th World Water Forum 2024 di Bali" yang diselenggarakan Kementerian PUPR bersama CNBC Indonesia, Selasa (6/12/2022).

Oleh karena itu, di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), pemerintah ujarnya sudah menyusun target pembangunan sampai dengan tahun 2024 mendatang. Adapun cakupan pembangunannya, meliputi membangun sebanyak 61 bendungan, 500 ribu hektare irigasi, sebanyak 2 juta rehabilitasi, air baku 50 meter kubik per detik, sampai dengan pembangunan 500 embung.

"Nah ini semua yang kita targetkan sampai ke 2024. Tetapi yang harus kita sediakan masih ada banyak lagi," ujar Herry.

Namun demikian, terkait dengan pembangunan infrastruktur tersebut ternyata pemerintah masih banyak mengalami kendala dalam hal pembiayaan. Karena pendanaan dari pemerintah itu sendiri hanya sekitar 30%, berdasarkan RPJM sebanyak 37%.

"Artinya, selebihnya ini harus kita carikan solusinya, dalam bentuk di luar pendanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Di sini kita berpikir, bagaimana creative financing, bagaimana kita bisa mengundang investor swasta, sehingga bisa berkontribusi dalam memperbesar kapasitas pembangunan infrastruktur, terutama sumber daya air," terangnya.

Sementara itu, Herry menyebut, cakupan perpipaan Indonesia untuk air minum hanya baru di angka 20%, Indonesia masih harus mengerjakan 80% lagi untuk mencapai 100%, agar seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses air minum seluruhnya.

Cakupan perpipaan rata-rata negara di Asia saat ini sudah berada di angka 70%. Ini artinya, Indonesia masih sangat tertinggal jauh, dan untuk pembangunan 80% yang harus dikejar itu, lanjut dia, akan sangat berat jika hanya dilakukan dengan pendanaan APBN.

"Yang paling dekat denga kita, air minum. Indonesia itu di angka 20% cakupan perpipaannya. Bayangkan Laos sudah di atas itu, jadi kita di bawah Laos. Asia sudah 70%. (Lantas) bagaimana kita menuju 100%, berarti ada 80% lagi yang harus kita kerjakan bersama-sama, yang mana itu tidak mungkin semuanya pake APBN," pungkasnya.