Lewati Badai Besar 2023, Bank Dunia Sarankan RI Lakukan Ini

Badung, CNBC Indonesia - Bank Dunia menyarankan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mengambil langkah cepat dan tepat dalam mengantisipasi hantaman badai besar pada 2023 mendatang. Salah satunya mengenai inflasi.

Lars Christian Moller, Macroeconomic, Trade and Investment Global Practice, East Asia and Pacific, World Bank menjelaskan, persoalan inflasi harus diteliti lebih jauh penyebabnya, apakah dari sisi penawaran atau permintaan. Ini akan menentukan kebijakan moneter yang terus ditempuh.

Kebijakan moneter melalui kenaikan suku bunga acuan dapat mendorong semakin tingginya bunga kredit, sehingga mempengaruhi konsumsi dan investasi.

"Ini dapat mengurangi kemungkinan penurunan pertumbuhan yang lebih tajam," jelasnya dalam acara Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED), Badung, Bali, Selasa (6/12/2022)

Kebijakan fiskal, kata Christian bisa digunakan dalam meredam inflasi dan membantu masyarakat yang rentan miskin akibat kenaikan harga. Dengan demikian momentum pemulihan ekonomi bisa terus berjalan.

Di sisi lain, pemerintah juga harus memperhatikan kondisi keuangan negara. Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) yang rendah mampu menjaga kestabilan anggaran maupun perekonomian. Apalagi dalam tiga tahun terakhir, penarikan utang yang dilakukan sangat besar. Tidak hanya di Indonesia, namun juga banyak negara di dunia.

"Banyak negara yang kini rentan karena pinjaman yang dilakukan sangat besar dan kini kesulitan untuk pengembaliannya," jelasnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, posisi utang pemerintah saat ini tembus Rp 7.496,7 triliun per 31 Oktober, dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 38,36%.

Kendati demikian, Kemenkeu menyebut rasio utang terhadap PDB yang sebesar 38,36% di Oktober 2022 tersebut telah menurun dari periode yang sama di tahun lalu yang sebesar 39,96%.