
Sri Mulyani Buka Suara Soal Rencana Bagi-bagi Rice Cooker

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui anggaran pembagian paket bantuan rice cooker listrik senilai Rp 500.000 per keluarga penerima manfaat (KPM) belum ada.
Untuk itu, dia berencana mengajak diskusi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membedah lebih lanjut rencana program Bantuan Penanak Nasi Listrik (BPNL) tersebut.
"Nanti kita diskusikan sama Kementerian ESDM di DIPA-nya ada atau enggak, bagaimana bentuknya, begitu ya," kata Sri Mulyani saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (2/11/2022).
Menteri ESDM Arifin Tasrif juga telah menegaskan rencana pembagian paket bantuan rice cooker listrik senilai Rp 500.000 per KPM belum final.
Pasalnya, pemberian paket bantuan rice cooker tersebut harus melibatkan kementerian dan lembaga terkait terlebih dahulu.
Menurut Arifin, hingga saat ini pemerintah masih perlu melakukan pendalaman terkait wacana pemberian program BPNL. Di samping itu, pihaknya juga belum mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan program BPNL pada tahun depan.
"Oh itu masih perlu pendalaman karena juga melibatkan K/L yang lain. Anggarannya juga belum ada," kata Arifin saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (29/11/2022).
Pemerintah sempat berencana membagikan 680 ribu unit penanak nasi listrik atau rice cooker kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemanfaatan energi bersih, meningkatkan konsumsi listrik per kapita, dan penghematan biaya memasak bagi masyarakat.
Sub Koordinator Fasilitasi Hubungan Komersial Usaha Ketenagalistrikan, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Edy Pratiknyo mengatakan, berdasarkan kajian, menanak nasi dengan rice cooker lebih hemat dibanding menanak nasi dengan menggunakan kompor LPG 3 kg.
Ia pun merinci menanak nasi dengan kompor gas membutuhkan konsumsi energi sebanyak 2,4 kg per bulan dengan total biaya Rp 16.800. Sementara, jika dengan rice cooker konsumsi energi untuk menanak nasi hanya 5,25 kWh dan energi untuk memanaskan 19,8 kWh per bulan dengan biaya Rp 10.396. Dengan demikian, ada penghematan sebesar Rp6.404 per bulan.
"Nanti ini tentunya akan dikalikan dengan penerima manfaat di seluruh Indonesia," ujar Edy dalam Forum Diskusi Publik yang disiarkan secara virtual, Jumat (25/11/2022).
(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Penghapusan Listrik Buat 'Orang Miskin' 450 VA Bikin Heboh