Bekingan Tambang Ilegal "Langit Tujuh" Bisa Susupi Peraturan

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi menyebutkan bekingan tambang ilegal bisa sampai mempengaruhi bahkan menyusupi pembuatan peraturan yang ada di Indonesia. Makanya, sampai saat ini kegiatan pertambangan tanpa izin atau ilegal itu masih marak terjadi.

Menurut Fahmy Radhi, aturan mengenai tambang ilegal dibuat sedemikian rupa sehingga membuat aktivitas tambang ilegal tidak bisa tersentuh oleh siapapun. "Karena mereka bisa juga bermain dalam pembuatan aturan, sehingga aturan tadi itu dibuat sedemikian rupa, sehingga memungkinkan illegal mining tidak tersentuh," ujar Fahmy kepada CNBC Indonesia dalam Mining Zone, dikutip Jumat (2/12/2022).

Lantas pihak manakah yang dimaksud menjadi beking yang masuk dalam ranah pembuatan aturan tambang ilegal di Indonesia? Fahmy mengatakan, aktivitas tambang ilegal di Indonesia mempunyai beking atau dukungan yang sangat dahsyat. Kekuatan besar itu disebut sebagai "Langit Tujuh".

Baca: Ada Kekuatan "Langit Tujuh" di Balik Maraknya Tambang Ilegal

Fahmy menjelaskan bahwa selama ia berpengalaman menjadi Tim Anti Mafia Migas yang diketuai oleh Faisal Basri pada saat itu, bekingan tambang ilegal dengan kekuatan dahsyat ini berasal dari elit partai hingga elit organisasi masyarakat (Ormas).

Selain itu, Fahmy klaim "Langit Tujuh" berdasarkan pernyataan Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat itu yakni Dahlan Iskan. Fahmy menyebutkan beking tambang ilegal terdapat oknum dari anggota pemerintahan yaitu DPR dan DPRD.

"Dari hasil kajian kami di Tim Anti Mafia Migas, ini saya kira polanya sama. Jadi ring satu itu meliputi tadi, misal elit partai, elit ormas. Kemudian juga oknum-oknum anggota DPR atau DPRD yang membuat aturan Undang-Undang yang mungkin bahwa illegal mining itu sulit ditindak," terang Fahmy kepada CNBC Indonesia dalam program Mining Zone, dikutip Jumat (2/12/2022).

Baca: Geger di Pekan Ini, Duet Gibran-Ganjar Bongkar Beking Tambang

Selain itu, Fahmy menyebutkan kekuatan "Langit Tujuh" inilah yang membuat penambangan ilegal sulit untuk diberantas. Mengingat pembuat aturan perundang-undangan yaitu DPR dan DPRD turut menjadi oknum dari penambangan ilegal ini. "Kekuatan langit tujuh ini kan sangat dahsyat, jadi itu yang menyebabkan illegal mining tumbuh subur dengan cukup besar dan tidak tersentuh sama sekali," pungkasnya.

"Termasuk juga saya kira pemerintahan, apakah itu aparat pemerintah atau DPR misalnya. Awal waktu kasus penyaluran gas di Madura itu kan melibatkan Bupati dan DPRD," pungkasnya.

Hal tersebut membuat dana hasil dari pertambangan ilegal mengalir hingga ke ranah politik yaitu ke partai politik ataupun organisasi masyarakat (Ormas). Selain itu, Fahmy klaim pengaliran dana dari tambang ilegal tidak hanya ke oknum aparat pemerintahan. Namun juga dana tersebut mengalir sampai ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

"Beking kuat ini tidak hanya oknum aparat, kemarin pernyataan salah satu polisi dananya mengalir sampai Kabareskrim gitu itu saya kira masuk akal juga, tidak hanya aparat," tandasnya.

Baca: Gak Cuma Masalah Hukum, Ini Ruwetnya Berantas Tambang Ilegal

Oleh karena itu, Fahmy menyebutkan hal inilah yang menambah kengerian dari beking penambangan ilegal di Indonesia. Untuk itu, Fahmy menyebutkan penambangan ilegal semakin sulit ditindak bahkan Ganjar dan Gibran sampai ngeri.

"Ini yang buat seorang Ganjar dan Gibran aja ngeri, karena memang benar-benar ngeri, seolah tidak tersentuh lagi. Karena mereka (beking tambang ilegal) bisa juga bermain dalam pembuatan aturan," ucapnya.

Untuk diketahui, sampai saat ini belum ada nama atau sosok bekingan ngeri tambang yang disebutkan oleh Wali Kota Solo Gibran itu. Namun, di dalam video rapat koordinasi (rakor) yang diunggah melalui akun twitter @ganjarpranowo. Dikatakan oleh Ganjar Pranowo, pihaknya sepakat untuk membuat desk pelaporan sebagai penerimaan laporan masyarakat atas adanya tambang ilegal di wilayahnya itu.

Dari laporan itu, pihaknya tak segan akan mengecek langsung ke lapangan alias menggerebek untuk memberantas tambang ilegal yang semakin meresahkan masyarakat tersebut. "Saya usul konkret saja, kita kasih nomor handphone untuk melaporkan, setelah itu kita grebek bareng-bareng," ungkapnya mengutip dari tayangan video tersebut, Selasa (29/11/2022).

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article DPR Ungkap Beking Ngeri Tambang Ilegal: Level Perang Bintang