Jreeeng! Mendagri Bakal Bongkar Kinerja Kepala Daerah

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan menyampaikan kepada publik mengenai kinerja kepala daerah, khususnya Gubernur dalam hal belanja untuk periode tahun anggaran 2022.

Tito menyatakan, persoalan ini sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin secara langsung.

"Kemarin saya lapor ke Pak Presiden. Belanja daerah 62% lebih saya sebutkan daerah mana saja," ungkap Tito dalam Peringatan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-51, Selasa (29/11/2022).

Baca: Perkembangan Utang RI di Era Jokowi & Ramalan ke Depan

Tito ingin agar pemerintah daerah dapat terus memacu belanja. Sebab di situasi sekarang, masyarakat sangat membutuhkan dorongan ekonomi dari belanja pemerintah.

"Minggu depan saya kumpulkan Kepala Daera, saya akan sebutkan dan undang media. Sehingga tahu daerah yang tinggi dan rendah," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, hingga Oktober 2022, pemerintah daerah (pemda) masih memarkirkan kas di daerahnya sebesar Rp 278,73 triliun.

Dari data yang disampaikan Sri Mulyani, dana pemda yang terparkir di bank tersebut merupakan jumlah dengan rekor tertinggi sejak 2019.

"Dana pemda di perbankan, kita lihat terjadi kenaikan signifikan," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBNKita edisi Oktober, akhir pekan lalu.

Baca: PNS Minta Ganti Skema Pensiun Jadi Langsung Dapat Rp1 M

Oleh karena itu, Sri Mulyani berharap agar di sisa akhir tahun 2022, pemda bisa ikut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dengan membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"APBD dengan dana Rp 278,73 triliun di perbankan bisa menjadi faktor mendorong pemulihan ekonomi lebih kuat, terutama pada kuartal terakhir ini," kata Sri Mulyani lagi.

Dana pemda di perbankan yang sebesar Rp 278,73 triliun tersebut naik 24,5% dibandingkan jumlah dana di perbankan pada September 2022, dan tumbuh 22,94% jika dibandingkan dengan Oktober 2021.

Adapun penyebab besarnya dana pemda mengendap di perbankan, dikarenakan serapan belanja pemda yang belum optimal.

Baca: BI Setop Beli Surat Utang Pemerintah, Nasib APBN Bagaimana?

Masih tingginya saldo dana pemda di perbankan ini juga disebabkan oleh tingginya penyaluran transfer ke daerah (TKD) pada Oktober 2022.

Kontribusi penyaluran TKD tertinggi pada bulan itu terdiri dari penyaluran dana bagi hasil atau DBH (termasuk KB DBH) sebesar Rp 50,7 triliun, dana alokasi khusus atau DAK Fisik (batas salur tahap II di bulan Oktober) sebesar Rp 13,8 triliun dan DAK Non Fisik sebesar Rp20,3 triliun.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Gegara Ini, Kesal Jokowi Meluap di Depan Kepala Daerah!