Heboh Konglomerat Masih Banyak yang Pakai Jasa BPJS Kesehatan

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan ada kemungkinan konglomerat atau orang-orang dengan pendapatan yang sangat tinggi lebih banyak menikmati layanan kesehatan dengan memanfaatkan BPJS Kesehatan ketimbang orang tidak mampu.

Budi berujar, hal itu menjadi masalah karena mereka berpotensi besar yang paling banyak menikmati layanan kesehatan tersebut, sedangkan porsi untuk masyarakat miskinnya kecil. Maka, ke depan, layanan BPJS Kesehatan bagi orang kaya, kata dia, harus dikombinasikan dengan asuransi swasta.

"Karena saya juga dengar sering sekali banyak orang-orang yang dibayarin besar itu banyaknya, mohon maaf, orang-orang kadang konglomerat juga," kata Budi saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR beberapa hari lalu, seperti dikutip Kamis (24/11/2022).

Ia pun mengaku telah memiliki cara untuk mengonfirmasi isu yang dia dengar itu, di antaranya dengan memanfaatkan data konsumsi listrik PLN yang digunakan 1.000 orang terbesar menggunakan layanan BPJS Kesehatan untuk berobat.

"Saya mau tarik datanya itu cek PLN-nya bayarnya berapa kvA-nya, kalau kvA di atas 6.500 yang pasti orang yang salah. Saya sering sekali banyak orang orang dibayarin besar banyaknya mohon maaf konglomerat juga," ujar Budi.

Selain itu, pengecekan juga akan dilakukan dengan melihat Nomor Induk Kependudukan (NIK) hingga limit kartu kredit mereka yang di atas Rp 100 juta. Dia pun meminta dewan pengawas BPJS Kesehatan juga menggunakan metode pemeriksaan ini karena sudah sering digunakan oleh kalangan perbankan maupun perasuransian.

"Saya minta Dewan Pengawas BPJS melakukan risk management-nya yang lebih rinci, periksa. Itu siapa yang top one thousand paling banyak, kita lihat siapa spending-nya paling banyak habis. Itu paling gampang dilihat dari NIK dan listrik, kalau nggak sama limit kartu kredit," katanya.

Permasalahan inilah yang kemudian membuat Budi ingin mengeksekusi program integrasi asuransi swasta dengan BPJS Kesehatan. Program ini akan mengintegrasikan pembayaran asuransi hanya melalui BPJS Kesehatan, tapi bebannya akan turut ditanggung asuransi swasta sesuai layanan yang digunakan.

"Kerja sama dengan asuransi swasta mengkombinasikan pembayaran BPJS Kesehatan. Jadi tidak semua ditanggung BPJS khususnya untuk masyarakat berpenghasilan tinggi atau masyarakat mampu, sehingga BPJS bisa kita prioritaskan ke masyarakat tidak mampu," ujar Budi.

Baca: Dijamin Happy! Ini Kabar Terbaru Soal Iuran BPJS Kesehatan

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Naik, Menkes Budi Beberkan Tarif Baru Layanan Peserta JKN