Negara G20 Sepakat Jaga Inflasi & Kalibrasi Kebijakan Moneter

Badung, CNBC Indonesia - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 telah menyepakati 52 poin kesepakatan pada pertemuan terakhir di Nusa Dua, Bali, Rabu (16/11/2022).

Salah satu poin kesepakatan, negara-negara G20, bank sentral G20 berkomitmen kuat untuk mencapai stabilitas harga, sesuai dengan mandatnya masing-masing. Hal ini sejalan dengan kondisi inflasi global yang tinggi.

"Untuk itu, mereka memantau dengan cermat dampak dari tekanan harga ekspektasi inflasi dan akan terus mengkalibrasi laju pengetatan kebijakan moneter secara tepat dengan cara yang bergantung pada data dan dikomunikasikan dengan jelas, memastikan bahwa ekspektasi inflasi tetap terjaga dengan baik, sambil tetap berhati-hati untuk menjaga pemulihan dan membatasi limpahan lintas negara," papar deklarasi KTT G20, Rabu (16/11/2022).

Deklarasi KTT G20 ini juga menyepakati independensi bank sentral sangat penting untuk mencapai tujuan ini dan menopang kredibilitas kebijakan moneter.

Seperti diketahui, KTT dua hari ini fokus pada pemulihan ekonomi global yang terus berlanjut. G20 melihat pemulihan tidak sinkron, sebagian karena akses, pengiriman dan penyerapan vaksin, terapi, dan diagnostik yang tidak merata, dengan kemungkinan peningkatan ruang kebijakan ekonomi makro yang lebih sempit dan tidak merata.

"Gangguan pasokan, ketidaksesuaian pasokan-permintaan, dan kenaikan harga komoditas, termasuk harga energi, juga berkontribusi pada meningkatnya tekanan inflasi di sejumlah negara dan menimbulkan potensi risiko terhadap prospek ekonomi global," tulis deklarasi KTT G20.

"Kami akan terus memperkuat ketahanan pasokan global rantai. Kami tetap waspada terhadap dampak tantangan ini terhadap perekonomian kami. Kami juga akan terus memantau risiko global utama, termasuk dari ketegangan geopolitik yang muncul, dan kerentanan makroekonomi dan keuangan," tegas G20.

G20 juga melakukan analisis risiko makroekonomi yang lebih sistematis yang berasal dari perubahan iklim dan biaya serta manfaat dari berbagai transisi.

Deklarasi ini juga menegaskan kembali pentingnya perdagangan berbasis aturan yang terbuka dan adil dalam memulihkan pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, menegaskan kembali komitmen kami untuk memerangi proteksionisme, dan mendorong upaya bersama untuk mereformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).