Sri Mulyani Beberkan Beratnya Pensiunkan PLTU RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Joko Widodo telah menginstruksikan untuk mempercepat transisi energi dari energi fosil ke energi lebih ramah lingkungan. Hal ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Adapun salah satu poin dari Perpres tersebut yaitu mempercepat pengakhiran masa operasional alias pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara.

Untuk mempercepat pengakhiran masa operasional PLTU ini, pemerintah baru saja meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform kemarin, Senin (14/11/2022), di Bali.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ETM ini ditujukan untuk memobilisasi dana dalam rangka mempercepat transisi energi, salah satunya yaitu mempercepat pengakhiran masa operasional atau pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara.

Melalui ETM ini, Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan US$ 500 juta yang akan mendukung lebih dari US$ 4 miliar pembiayaan yang akan mengakselerasi pensiunnya pembangkit listrik tenaga batu bara sebesar 2 Giga Watt (GW).

"Dengan pensiunnya PLTU Batu Bara, Hasilnya? emisi CO2 akan berkurang sekitar 50 juta ton pada 2030 dan 160 juta ton pada 2040," terang Sri Mulyani.

Untuk menakhodai pensiunnnya PLTU batu itu, pemerintah menunjuk PT SMI sebagai ETM Country Platform Manager dan berkolaborasi dengan PT PLN (Persero) dan juga Indonesia Investment Authority (INA), serta beragam partner domestik dan internasional lainnya seperti ADB dan ISDB hingga Japan Bank for International Cooperation.

"Ini untuk memobilisasi modal finansial yang masif dalam mengakselerasi transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Ini adalah manifestasi komitmen bangsa kita untuk mewujudkan transisi energi yang adil dan terjangkau," jelasnya.

Baca: Mengenal Apa Itu ETM, Program 'Suntik Mati' PLTU Batu Bara RI

Sri Mulyani menjelaskan pemensiunan sejumlah PLTU RI ini tentunya membutuhkan biaya besar dan ini tidak bisa didanai sendiri oleh Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, menurutnya ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk bisa memensiunkan PLTU.

Komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon menurutnya sangat berkaitan erat dengan tambahan beban keuangan negara.

"Tantangan terbesar dan akan sangat mahal adalah sektor energi. Jadi bagi kami bagaimana akan memberikan pembiayaan tidak dapat dipisahkan, karena akan sangat mahal untuk memberikan komitmen ini, jika berbicara tentang pengurangan emisi sektor energi," tuturnya dalam Grand Launching Indonesia Energy Transition Mechanism Country Platform, di Bali, Senin (14/11/2022).

Selain itu, tantangan lain untuk memensiunkan PLTU adalah banyaknya PLTU batu bara yang menjadi sumber energi listrik utama di Indonesia. Dengan demikian, pengurangan PLTU batu bara perlu dialihkan pada produksi listrik energi terbarukan.

Namun demikian, menurutnya beragamnya umur PLTU di Tanah Air juga menjadi tantangan tersendiri. Ada yang berusia tua, masih muda, bahkan ada yang masih dalam tahap rencana. Bila masih dalam tahap rencana namun sudah dibahas rencana pemensiunan, maka menurutnya ini juga menjadi suatu tantangan bagi pemerintah.

"Jadi kita perlu berpikir bagaimana kita bisa memensiunkan PLTU ini? Banyak dari pembangkit listrik tenaga batu bara ini, beberapa di antaranya sangat tua tetapi yang lain sebenarnya relatif muda atau bahkan masih dalam tahap proses pembangunan dan rencana pembangunan karena sudah disetujui. Di sisi lain, ada masalah lain dalam berinvestasi dalam energi terbarukan," paparnya.

Sri Mulyani menyebutkan, Indonesia harus melihat tantangan yang dihadapi yaitu pendanaan yang terbatas, sedangkan "suntik mati" PLTU harus segera dilakukan.

Dia mengingatkan, pendanaan dari dalam negeri tidak cukup untuk membiayai pemensiunan PLTU secara keseluruhan. Hal ini berkaitan dengan pandemi Covid-19 yang tengah dihadapi.

"Nah, untuk Indonesia, kita harus melihat lebih dalam. Apa yang saya katakan sebagai ancaman adalah, jika kita hanya memiliki sumber daya uang yang terbatas, apakah kita akan melakukan penghentian batu bara?" ujarnya.

Baca: Jadi Isu Besar! PLTU Batu Bara Benar-benar Bakal 'Kiamat'

Oleh karena itu, menurutnya bantuan dari global diperlukan agar Indonesia bisa turut menyumbang mengurangi emisi karbon di dunia. Selain itu, Sri Mulyani menyebutkan, Indonesia juga sudah mendapatkan dukungan dari berbagai filantropis.

"Tetapi lebih dari itu, kita mendapatkan momentum ini dari komunitas internasional. dalam mempercayai Indonesia, mengatasi kesulitan teknis serta keuangan, maka kita akan mampu mengatasi ancaman antara pragmatisme dan komitmen jangka menengah kita," ucapnya.

Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah telah mengidentifikasi 15 Giga Watt (GW) PLTU yang akan dipensiunkan lebih cepat. Bahkan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut angka yang lebih bombastis, yakni terdapat sebanyak 33 unit PLTU batu bara yang akan dipensiunkan lebih awal dengan kapasitas hingga 16,8 Giga Watt (GW).

Sejatinya, upaya pemensiunan PLTU batu bara itu, komitmen pemerintah Indonesia untuk mencapai target netral karbon atau net zero emission (NZE) di tahun 2060 atau lebih cepat.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM, Rida Mulyana menyebutkan, bahwa Indonesia berkomitmen untuk mencapai target NZE pada tahun 2060 atau lebih cepat. Dengan ini dalam KTT G20 Indonesia telah menetapkan untuk menurunkan emisi karbon dari 29% atau setara 835 juta ton CO2 menjadi 32% atau setara 912 juta ton CO2 pada tahun 2030.

Adapun kontribusi sektor energi juga meningkat dari 314 juta ton CO2 menjadi 358 juta ton CO2. Caranya, beberapa pengembangan pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) bakal dikembangkan termasuk diantaranya adalah penggunaan gas bumi untuk menjembatani transisi energi dalam mengatasi intermitensi.

Baca: Bye Batu Bara! Ini 3 PLTU RI yang "Disuntik Mati" Duluan

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Listrik Luber! RI Anti Gelap Gulita