PGE Siap Tambah Kapasitas 55 MW untuk PLTP di Sumsel
Foto: dok Pertamina Geothermal Energy
Jakarta, CNBC Indonesia- PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) sebagai bagian dari Subholding Pertamina Power & New Renewable Energy (PNRE) menandatangani perjanjian dengan Konsorsium Mitsubishi Corporation, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan SEPCO III Electric Power Construction Co. Ltd.
Kerja sama yang ditandatangani di B20 Indonesia Net Zero Summit 2022, Bali tersebut mencakup Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC) konstruksi Fluid Collection and Reinjection System (FCRS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Lumut Balai Unit 2 di Sumatera Selatan.
Proyek ini didanai oleh Pinjaman ODA Jepang dalam skema Government to Government Loan (G to G Loan) antara Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Pemerintah Indonesia. Sementara itu, proyek berlokasi di Kabupaten Muara Enim dan Ogan Komering Ulu di Provinsi Sumatera Selatan.
Adapun lingkup kontrak akan menjadi turnkey basis, di mana Konsorsium Mitsubishi Corporation, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan SEPCO III Electric Power Construction Co. Ltd melaksanakan desain, manufaktur, konstruksi pekerjaan sipil, commissioning, pengujian kinerja, dan garansi untuk fasilitas. Terdiri dari PLTP unit dan Sistem Pengumpulan dan Reinjeksi Fluida dengan kapasitas bersih pada terminal tegangan tinggi 55 MW.
Fasilitas tersebut dirancang untuk dapat beroperasi lebih dari 30 tahun kemudian dioperasikan dan dipelihara oleh PGE. Listrik yang dihasilkan dari energi bersih, terbarukan, dan ramah lingkungan tersebut akan disalurkan kepada PLN dan berpotensi menambah masyarakat yang terlistrik mencapai 55 ribu rumah tangga di Sumatera Selatan.
Direktur Utama PGE Ahmad Yuniarto mengungkapkan sesuai dengan tema Indonesia Net Zero Summit 2022 yakni Industrial Decarbonization at All Cost, upaya ini merupakan dukungan pembangunan berkelanjutan. Di mana dapat mengurangi dampak pemanasan global dengan mengurangi emisi karbon terhadap lingkungan.
Menurut dia, pengurangan gas rumah kaca dari Proyek PLTP Lumut Balai Unit 1 dan 2 masuk dalam Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism-CDM) sebagai implementasi Protokol Kyoto. Proyek ini juga terdaftar di UNFCCC dengan potensi penurunan emisi gas rumah kaca sekitar 581.518 ton setara CO2 per tahun.
"Kapasitas 55 MW yang dihasilkan dari Unit 2 akan menambah total kapasitas terpasang PGE, setelah sebelumnya 55 MW yang dihasilkan dari Proyek Lumut Balai Unit 1, yang mulai beroperasi pada tahun 2019. Hal ini semakin memperkuat posisi PGE sebagai salah satu pemain terbesar dalam pengembangan panas bumi Indonesia dengan kapasitas terpasang menjadi 727 MW," tegas Ahmad, Jumat (11/11/2022).
Lebih lanjut, kata dia, dalam menjalankan bisnisnya PGE berkomitmen untuk pengembangan panas bumi dan memastikan implementasi Environment, Social, and Governance (ESG) menjadi bagian terintegrasi dari bisnis panas bumi PGE. Penerapan aspek-aspek ESG ini merupakan upaya dalam memberikan nilai tambah serta dukungan PGE pada program pemerintah terkait pemanfaatan energi baru terbarukan, khususnya panas bumi.
"Komitmen PGE dalam pengembangan energi panas bumi dapat berkontribusi dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan goals ke 7, yakni energi bersih dan terjangkau, goals 12 yakni konstruksi dan produksi yang bertanggung jawab, goals 13 penanganan perubahan iklim, dan goals 15 ekosistem darat pada SDGs (Sustainable Development Goals)," jelasnya Ahmad.
Diketahui PGE saat ini mengelola 13 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dengan kapasitas terpasang sebesar lebih dari 1,8 GW. Sebanyak 672 MW dioperasikan dan dikelola langsung oleh PGE dan 1.205 MW dikelola dengan skenario Kontrak Operasi Bersama.
Kapasitas terpasang panas bumi di wilayah kerja PGE berkontribusi sebesar 82% dari total kapasitas terpasang panas bumi di Indonesia, dengan potensi pengurangan emisi CO2 sebesar sekitar 9,7 juta ton CO2 per tahun.
Sementara itu, pengelolaan lingkungan wilayah kerja Lumut Balai berhasil meraih Pertamina Environment Regulation Compliance Assurance (PERCA) dan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
[Gambas:Video CNBC]
Begini Jurus Pertamina Kejar Target NZE di 2060
(dpu/dpu)
