Sikap Tegas Jokowi di KTT ASEAN: Setop Kekerasan Myanmar!

cha, CNBC Indonesia

11 November 2022 14:16

Foto: Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa hal penting terkait isu Myanmar yang dapat dijadikan elemen keputusan pada KTT ASEAN Kamboja kali ini. (Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara mengenai sejumlah poin penting mengenai isu Myanmar yang bisa menjadi elemen keputusan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke 41.

KTT ASEAN 41 memang secara khusus membahas mengenai implementasi 5 point concensus (5PC) di Myanmar. KTT ASEAN 41 sendiri digelar di Hotel Sokha, Phnom Penh, Kamboja, Jumat (11/11/2022).

"Pertama, penerapan 5PC tetap menjadi acuan utama bagi ASEAN dalam membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya," kata Jokowi.

Kedua, Jokowi juga mempertegas seruan penghentian kekerasan agar segera tercipta kondisi kondusif di Myanmar. Jokowi juga mendorong bantuan kemanusiaan untuk mendukung life-sustaining menjadi lebih penting.

Baca:

Jokowi Serukan Persatuan ASEAN Halau Ancaman Badai Besar

"Ketiga, Presiden Jokowi mengusulkan penugasan Sekjen ASEAN dan AHA Centre untuk terus mengupayakan akses agar Comprehensive Needs Assesment dapat segera diselesaikan," ujar Presiden Jokowi.

Sementara itu untuk yang keempat, Jokowi mendorong agar keputusan non-political representation dari Myanmar juga harus diberlakukan selain untuk AMM dan KTT.

Foto: Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa hal penting terkait isu Myanmar yang dapat dijadikan elemen keputusan pada KTT ASEAN Kamboja kali ini. (Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa hal penting terkait isu Myanmar yang dapat dijadikan elemen keputusan pada KTT ASEAN Kamboja kali ini. (Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)

"Kelima, engagement ASEAN dengan semua stakeholders Myanmar harus segera dilakukan. Karena hanya dengan membuka dialog dengan semua pihak, maka ASEAN akan dapat memfasilitasi dialog nasional yang dimandatkan oleh 5PC," katanya.

Kemudian keenam, sambung Jokowi, yakni untuk menghormati prinsip non-interference maka ASEAN tidak memberikan dukungan terhadap pemilu yang tidak inklusif dan tidak dipersiapkan berdasar dialog nasional.

"Kita memiliki tanggung jawab kepada rakyat ASEAN dan dunia. Jika kita tidak bertindak tepat, maka kredibilitas dan relevansi ASEAN menjadi taruhannya," pungkas Jokowi.