Pemkab Tangerang Siap Kelola Desa Pesisir, Gini Caranya

Jakarta CNBC Indonesia - Pemerintah Kabupaten Tangerang menggencarkan pembangunan di wilayah pesisir laut bagian utara Kabupaten Tangerang. Upaya itu terus dilakukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat serta pelestarian ekosistem laut atau populer disebut dengan blue economy.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki mengatakan, wilayah pesisir diketahui masih menjadi kantong-kantong kemiskinan dengan pemukiman yang kurang dan fasilitas umum yang terbatas.

Kondisi ini pun menjadi perhatiannya sejak 2013 lalu dengan program bernama Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan). Setidaknya, ada sebanyak 25 Desa di 8 Kecamatan sepanjang 51,5 KM di kawasan pesisir utara Kabupaten Tangerang yang hendak ditata.

Program Gerbang Mapan tersebut telah tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tangerang. Program tersebut memiliki konsep dan tujuan yakni penataan kawasan, bedah rumah dan lingkungan, dilengkapi sanitasi, sumur air bersih, termasuk air bersih perpipaan. Desa Kohot dan Ketapang menjadi contoh desa yang sudah tersentuh program ini.

"Sekarang di (Desa) Ketapang ini, ini sebetulnya program yang kedua setelah desa Kohot. Kita bukan saja membangun infrastrukturnya, tapi juga perekonomiannya. Kita tata tempat pelabuhan, pendaratan ikan, tempat lelang ikan, kita lengkapi sarana fasilitas dan prasarana infrastruktur," ujarnya dalam Road to CNBC Indonesia Awards, Rabu (9/11/2022).

Dalam kurun waktu dari 2014, di sana pihaknya juga melakukan rehabilitasi dan konservasi mangrove. Menurutnya, saat mangrove tumbuh, akan memperbaiki kualitas air dan lingkungan kawasan pesisir.

Hal ini dikatakannya yang akan menjadi percontohan berikutnya bahwa desa-desa pesisir punya potensi yang luar biasa. Bahkan di Desa Ketapang bukan lagi hanya tempat mencari ikan hasil tangkapan nelayan, tapi juga destinasi wisata dan serta sebagai sarana memperkenalkan aquaculture.

Meski begitu, dia mengungkapkan ada tantangan dalam membangun kawasan pesisir, seperti merubah pola dan gaya hidup masyarakat di pesisir pantai, hingga bagaimana para masyarakat bisa sustain mengurus sarana-prasarana yang sudah dibangun Pemda.

Maka dari itu, pihaknya akan terus mengevaluasi dan membina masyarakat di wilayah tersebut hingga 2 tahun ke depan. Hal ini dikatakan Zaki melibatkan BUMD dan BUMDES untuk mengelola kawasan tersebut agar pengelolaan melibatkan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, dan mengajak mereka bekerja dalam kawasan tersebut.

"Yang tadinya tidak punya pekerjaan, sekarang bisa ikut bantu dengan mendapatkan penghasilan tambahan. Konsep ini yang kita jadikan program di Desa Ketapang. Kemudian Berikutnya Desa Ketapang jadi pilot pembangunan desa lain," jelasnya.

Dia menambahkan, di 2023 akan melanjutkan program ini di 4 desa terlebih dahulu dengan konsep yang akan diterapkan mirip seperti apa yang dilaksanakan di Desa Ketapang.

"Hanya disesuaikan dengan kebutuhan, mungkin ada yang mangrovenya dulu kita rehab sambil infrastruktur berjalan. Ada juga yang ,mungkin perekonomiannya dulu, misal pasar ikan, tambat perahu nelayan, dan kegiatan ekonomi lain," pungkasnya. 

Baca: Jelang Puncak KTT G20, Erick Jamin Kesiapan Dukungan BUMN

(bul/bul)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bupati Tangerang Ahmed Zaki Ungkap Kesiapan Gelar PEMSEA 2022