
Awas! 10 Momok Ini Hantui RI, Bonus Habis & Pekerjaan Hilang

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah menyoroti sejumlah tantangan ketenagakerjaan pasca-pandemi Covid-19. Salah satunya, kata dia, akan berakhirnya bonus demografi di Indonesia.
Ida mengatakan, Indonesia akan menikmati puncak bonus demografi di tahun 2030. Menurutnya, bonus demografi telah menambah angkatan kerja di Indonesia sebanyak 4,20 juta per tahun.
"Ini data BPS tahun 2022," kata Ida saat Rapat Kerja bersama Pengurus Apindo dan Kadin dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11/2022).
"Bonus demografi puncaknya akan kita dapatkan di tahun 2030. Kita masih bisa menikmati ini 8 tahun lagi. Pendek sebenarnya memaksimal bonus yang diberikan Tuhan kepada kita semua," tambah Ida.
Selain itu, dia menambahkan, Indonesia harus menghadapi tantangan akibat level produktivitas pekerja yang masih di bawah rata-rata Asean.
"59,70% angkatan kerja berpendidikan SMP dan ke bawah," ujarnya mengutip data BPS tahun 2022.
Di saat bersamaan, pekerja sektor masih mendominasi di Indonesia, yaitu 59,31% menurut data BPS tahun 2022.
"Ada penurunan daya saing tenaga kerja berdasarkan Global Talent Competitiveness Index. Tahun 2022 berada di peringkat 82, turun dari tahun 2021 dengan peringkat 80," Ida menjabarkan.
Sementara itu, dia menambahkan, saat ini digitalisasi mendorong fleksibilitas hubungan kerja serta ruang dan waktu bekerja.
"Terjadi pula pergeseran kebutuhan keterampilan di pasar kerja," kata Ida.
Tantangan lain, mengutip paparan Ida, yang dihadapi sektor ketenagakerjaan RI pasca-pandemi adalah ada 23 juta pekerjaan yang terkena dampak otomatisasi.
Menaker mengutip McKinsey, sebanyak 6-29 juta orang di Indoensia harus mengikuti pelatihan lagi untuk jenis pekerjaan baru.
Dan, dibutuhkan 3,9 juta tenaga kerja terampil rata-rata per tahun.
Sementara itu, dia menambahkan, saat ini negara-negara di dunia pun disibukkan menghadapi tekanan akibat perkembangan global yang terjadi.
"Negara-negara berusaha meredam tekanan inflasi. Kemudian beberapa negara melakukan restriksi komoditasnya. Kemudian ada risiko krisis ketahanan pangan global," kata Ida.
(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Berulang-ulang, Jokowi Ingatkan Lagi Soal Bonus Demografi RI
