Atasi Gelombang PHK, Sri Mulyani Bakal Turun Tangan

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah akan menggunakan alokasi belanja negara untuk menahan gejolak ekonomi yang telah memberikan dampak sosial, seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dia menegaskan pemerintah akan menggunakan instrumen fiskal dalam mengatasi masalah ini. Namun, langkah ini diambil dengan mengikuti siklus APBN. Pasalnya, dia masih melihat adanya kenaikan belanja pada 2 bulan terakhir tahun ini.

"Untuk dukungan APBN terhadap berbagai gejolak yang menimbulkan dari dampak sosial. Berbagai langkah-langkah untuk memberikan bantuan sosial, maupun langkah-langah yang sifatnya spesifik seperti waktu itu kenaikkan minyak goreng atau subsdi tambahan upah kepada para pekerja yang memiliki pendapatan di bawah Rp 5 juta akan dieksekusi sampai akhir tahun," paparnya dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK, Kamis (3/11/2022).

Sri Mulyani berharap hal ini dapat memberikan tambahan sosial bagi masyarakat.

Adapun, Sri Mulyani berjanji pemerintah akan melihat ruang APBN yang cukup untuk yang akan diakselerasi dalam berbagai pembayaran bantuan sosial.

Di sisa 2022 ini, Sri Mulyani menegaskan pemerintah masih berjalan dengan skema pemulihan ekonomi nasional (PEN). Kementerian Keuangan bekerja sama dengan kementerian lainnya, termasuk memberikan stimulus bagi sektor pariwisata dan manufaktur.

"Oleh karena itu, di dalam rangka menjaga momentum pemulihan secara agregat, momentum belanja APBN sangat kuat," ujarnya.

Dari APBN, sekitar 40% alokasi anggaran akan dieksekusi sepanjang kuartal IV/2022.

"Itu akan menambah agregat demand yang signfikan." Kemudian, langkah-langkah yang sifatnya spesifik, untuk jaga daya beli masyarakat akan terus dieskeskusi.