Mobil-Motor Listrik Belum Banyak Laku di RI, Ini Skenarionya

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah mempersiapkan insentif untuk memperbanyak populasi kendaraan listrik di Indonesia. Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendro Sugiatno setidaknya implementasi bisa dilakukan pada 2023.

"Mudah-mudahan bentar lagi-kan tahun depan (2023). Iya mulai tahun depan saya yakin Menko Marves cepat (pembahasannya). Jangan sampai kita menjadi konsumen kendaraan listrik," kata Hendro dalam Forum Wartawan Kementerian Perhubungan, Selasa (1/11/2022).

Hendro menjelaskan kewenangan pemberian insentif tergantung dari pembahasan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves). Sehingga dia belum mengetahui bentuknya akan seperti apa.

"Insentif itu bukan Kemenhub, itu dari Kemenkeu, sedang dalam proses tentang insentif bagi kendaraan listrik baik roda empat dan dua, termasuk konversi dengan koordinator dari Kemenko Marves," kata Hendro.

Namun yang jelas bentuknya itu bersifat luas dan tidak menyasar untuk perorangan. Seperti pengurangan pajak untuk komponen kendaraan listrik yang saat ini masih banyak diimpor.

"Pendapat saya tidak mungkin itu per orang, konsepnya luas, karena kendaraan listrik itu komponen impornya tinggi kemungkinan di impor tax-nya, sehingga hasil akhirnya lebih murah kepada konsumen," kata Hendro.

Sampai saat ini populasi kendaraan listrik masih minim dan jauh dari target pemerintah. Dimana menurut data dari Direktur Sarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan baru sekitar 31.827 per Oktober ini untuk kendaraan listrik roda dua dan empat.

"Target kita tahun ini milestone-nya itu 100 ribu unit, dari 80 ribu roda dua dan 20 ribu roda empat, tapi baru tercapai 31 ribu. karena gak tercapai angkanya hingga keluar Inpres Percepatan Lingkungan Pemerintahan Pusat BUMN dan TNI - Polri," jelasnya.

Adapun target tambahan populasi kendaraan listrik motor dan mobil pada tahun 2022 ini dari Kementerian Perhubungan mencapai 13.236 unit untuk roda dua, dan 39.883 unit kendaraan roda empat. Terutama untuk kendaraan operasional Kementerian/Lembaga (TNI, Polri, dan Pemda).