Cek Yuk! Pernyataan Jokowi-Sri Mulyani yang Kata JK 'Nakutin'

Jakarta, CNBC Indonesia - Peringatan Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga pejabat negara mengenai 'gelapnya' kondisi ekonomi global dan ancamannya terhadap Indonesia mendapatkan perhatian banyak pihak.

Beberapa waktu lalu, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan Indonesia memiliki ketahanan di bidang energi dan pangan sehingga masih mampu terhindar dari krisis.

Menurutnya, Tanah Air memiliki sumber daya yang tak dimiliki oleh negara lain yang saat ini tengah diterpa krisis. JK, panggilan akrabnya, menilai cara pandang yang optimistis harus terus dikedepankan kendati Indonesia dihadapkan pada sejumlah masalah.

"Mau ada masalah, iya kita hadapi, tapi kita jangan takut. Negeri ini lengkap. Tidak ada krisis energi, krisis pangan, di mana krisis energi di Indonesia? Di mana krisis pangan di Indonesia? Beras cukup, beda dengan negara lain yang tidak punya energi dan tidak punya pangan, jadi mari kita optimis bekerja sesuai bidang," tegas JK di dalam sambutannya di acara HUT kE-44 Bukaka.

Dia pun menceritakan perihal percakapannya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tentang kondisi perekonomian saat ini. Dalam percakapannya dengan Sri Mulyani, dia memberikan peringatan kepada Menkeu agar tidak menakut-nakuti publik.

"Saya bilang ke Sri Mulyani, jangan selalu kasih takut-takut orang besok akan, tahun depan akan kiamat. Saya telepon, jangan begitu, jangan kasih takut semua orang," kata JK.

Dalam kesempatan berbeda, Sri Mulyani menuturkan dirinya tidak bermaksud menakut-nakuti masyarakat. Dengan berbagi kondisi dunia, dia semua pihak lebih waspada.

"IMF bilang pada 2023 is gonna be dark. itu yang disebut gelap. Kalau saya bicara begitu dianggap menakuti-nakuti padahal sebetulnya tidak. Saya hanya menyampaikan risiko itu ada dan kita harus waspada," tegasnya dalam Webinar PLN, dikutip Senin (31/10/2022).

Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa situasi ini bersumber dari pandemi Covid-19 yang meninggalkan luka memar (scarring effect) dan belum sepenuhnya berakhir. Kondisi ini semakin diperparah oleh perang Rusia dan Ukraina sebagai biang kerok krisis pangan dan energi, menimbulkan lonjakan inflasi di mana-mana.

"Pemulihan ekonomi cepat, dunia dihadapkan masalah rantai pasok. Supply tak mampu mengikuti permintaan, muncul tekanan harga-harga atau inflasi. diperparah dengan terjadinya perang saat ini," ungkap Sri Mulyani.

Situasi semakin rumit, tatkala negara maju mengubah arah kebijakan moneter. Amerika Serikat (AS) secara agresif terus menaikkan suku bunga acuan dan menimbulkan gejolak besar di pasar keuangan.

Bahkan ada setidaknya 60 negara kini berada dalam kesulitan keuangan, sehingga diperkirakan akan segera jatuh ke jurang krisis. Sri Lanka dan Argentina sudah lebih dulu dilanda krisis tersebut.

"Saat ini ada lebih dari 60 negara yang diperkirakan dalam situasi debt distress atau kondisi keuangan atau utang distress yang bisa memicu krisis utang maupun krisis keuangan atau ekonomi," ujar Sri Mulyani.

Tak berhenti sampai di situ, Sri Mulyani ternyata masih terus mengungkapkan 'kengerian' dunia gelap.

Di dalam seminar yang diselenggarakan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jumat (28/10/2022), Sri Mulyani masih membagikan pesan untuk selalu waspada dan berhati-hati

"Di dalam APBN 2023 akan menjawab tantangan-tantangan masyarakat ekonomi yang continuously under a lot of shock dan shock-nya bukan kaleng-kaleng istilahnya," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Sri Mulyani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus bisa tahan mengabsorb berbagai gejolak ekonomi ke depan.

"Kalau APBN jebol duluan, ekonomi ikutan jebol," ucapnya. Sri Mulyani tak ingin ekonomi Indonesia seperti Sri Lanka dan Inggris telah salah dalam mengelola fiskal, dan menimbulkan krisis politik sampai pergantian pimpinan negara.

APBN, kata Sri Mulyani harus sebagai stabilizer, alokatif, dan distributif. Namun, APBN bukan sebuah instrumen yang akan terus menerus memiliki daya tahan yang maksimal.

"Makanya fungsi APBN harus menjaga rakyat dan ekonomi. Tiga-tiganya sama penting yang harus dilakukan," jelas Sri Mulyani.

Rupanya tak hanya Sri Mulyani, sang Kepala Negara juga sering menceritakan kondisi global saat ini.

Dalam groundbreaking PT Wavin Manufacturing Indonesia di Kawasan Industri Terpadu Batang, Provinsi Jawa Tengah, Senin (3/10/2022), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan situasi dunia yang kini tidak mudah. Hampir semua negara kini berhadapan dengan berbagai krisis, dari sisi pangan, energi dan krisis keuangan.

"Semua negara sekarang ini dalam posisi yang tidak mudah, posisi sulit semuanya, krisis pangan krisis energi krisis keuangan krisis finansial hampir terjadi hampir di semua negara," jelasnya.

Situasi semakin rumit, tatkala negara maju mengubah arah kebijakan moneter. Seperti Amerika Serikat (AS) yang dengan agresif menaikkan suku bunga acuan dan menimbulkan gejolak besar di pasar keuangan. Negara dengan kondisi fiskal yang rapuh, terpaksa jatuh ke jurang krisis keuangan.

Tidak hanya itu, dalam HUT Partai Golkar di JIExpo Kemayoran, Jumat (21/10/2022), Presiden Jokowi membocorkan akan ada banyak negara yang menjadi pasien IMF untuk antre meminta bantuan.

"Kita tahu dunia betul-betul sangat sulit saat ini, tahun depan akan lebih sulit lagi dan banyak yang menyampaikan akan gelap signifikan," ungkapnya.

Jokowi mencatat, saat ini sudah ada 14 negara yang menjadi pasien IMF, Bahkan, ada sebanyak 28 negara lagi yang mengantre di depan pintu IMF. "Diperkirakan akan muncul 66 negara. Oleh sebab itu betul-betul pemimpin ke depan harus kita pilih yang memiliki jam terbang yang tinggi," kata Jokowi.

Kendati sering meningatkan soal 'dunia gelap', ternyata Presiden Jokowi juga memiliki langkah untuk menghadapi situasi ini.

Jokowi menjelaskan langkah pertama adalah sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter. Hal ini berperan penting dalam pengendalian fundamental perekonomian nasional. Terlihat ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,44% pada kuartal II-2022 dan inflasi terkendali di bawah 6%.

"Saya lihat, di dalam keseharian antara bank sentral BI dan Kemenkeu berjalan beriringan, berjalannya rukun tidak saling tumpang tindih," kata Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (11/10/2022).

Pemerintah menggenjot pertumbuhan ekonomi lewat belanja yang produktif serta menjaga daya beli masyarakat dengan subsidi dan bantuan sosial (bansos). Sementara Bank Indonesia (BI) mengendalikan inflasi dan nilai tukar serta bijak dalam mengambil kebijakan suku bunga acuan.

Kedua, kata Jokowi adalah dengan menelusuri persoalan sampai ke mikro ekonomi. Dengan demikian, kebijakan yang ditempuh bisa lebih tepat sasaran.

"Kita bekerja gak bisa hanya makro saja. Makro iya mikro iya, tapi gak cukup harus lebih tajam lagi, detail. Sehingga penyelesaiannya satu persatu," jelasnya.

"Contoh, inflasi gak ada yang negara seperti kita, inflasi biasanya dikendalikan dengan menaikkan suku bunga untuk mengerem inflasi. Tapi kita tidak hanya menaikkan suku bunga yang jadi kewenangan BI. Tapi praktek rill masuk ke sumbernya, kenaikan barang dan jasa," papar Jokowi.

Ketiga adalah kolaborasi UMKM bersama pengusaha menengah dan besar. Menurut Jokowi hal ini bisa menggerakkan ekonomi secara bersamaan.

"Syukur bisa masuk ke pasar-pasar global. Kalau kuat betul bisa bersatu, kompak saat menangani pandemi dari atas hingga tingkat RT, bisa cepat menyelesaikan masalah yg kita hadapi," terangnya.

Keempat adalah hilirisasi industri. Jokowi menyampaikan, kebijakan hilirisasi sudah dimulai pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, seperti nikel. Selanjutnya akan diikuti bauksit, timah hingga aspal.

"Karena demikian pajak, bea ekspor, royalti, dividen akan masuk ke dalam negeri. Tidak menikmati orang luar kita," pungkasnya.