Gokil, Aset Migas Punya RI Tembus Rp 577 Triliun!

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mengelola kekayaan negara melalui Barang Milik Negara (BMN). Salah satunya, berasal dari aset Hulu Minyak dan Gas Bumi (Hulu Migas) atau aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S).

Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Purnama T. Sianturi membeberkan harta aset hulu migas milik negara menembus total Rp 577,71 triliun. Harta yang mendominasi berasal dari Harta Benda Modal (HBM) sebesar 517,78 triliun. Diikuti oleh aset tanah sebesar Rp 32,61 triliun, kemudian Material Persediaan (MP) sebesar 27,18 triliun.

"BMN hulu migas adalah semua barang yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama (KKS) antara Kontraktor dengan pemerintah, termasuk Kontrak Karya atau CoW dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi," ungkapnya dalam Bincang Pengelolaan Aset Hulu Migas, Jumat (28/10/2022).

Selain itu, Purnama juga memaparkan perkembangan yang meningkat selama lima tahun terakhir pada nilai BMN hulu migas.

DJKN mencatat BMN hulu migas sebesar Rp 489 triliun pada 2017, kemudian di tahun 2018 naik menjadi sebesar Rp 491 triliun. Kemudian, semakin melonjak pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp 497 triliun dan kembali meningkat pada 2020 sebesar Rp 526 triliun. Sampai data terakhir pada 2021 nilai aset tercatat mencapai Rp 577 triliun.

"Bahwasannya update dari nilai BMN ini tetap berjalan dilaksanakan bersama antara Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, SKK Migas, BPMA, juga kontraktor hulu migas," tuturnya.

Adapun subjek pengelolaan BMN hulu migas dimulai dari K3S yang berperan sebagai pelaksana pengelolaan dan penatausahaan BMN hulu migas. Kemudian, berlanjut pada SKK Migas dan BPMA sebagai kuasa pengguna barang. Setelah itu, pada Kementerian ESDM sebagai pengguna barang. Terakhir, Kementerian Keuangan sebagai pengelola barang.

"Oleh karena itu bahwa dalam setiap proses bisnis pengelolaan aset hulu migas selalu siklusnya demikian," pungkasnya.