Duh Pantas Proyek Pengganti LPG Gak Jalan, Ini Biang Keroknya

Verda Nano Setiawan, CNBC Indonesia
11 October 2022 13:55
Pekerja melakukan bongkar muat tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 Kg atau gas melon di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (14/7/2022). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Foto: Pekerja melakukan bongkar muat tabung LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 Kg atau gas melon di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (14/7/2022). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah terus berupaya menggenjot program pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG), salah satunya melalui pengembangan jaringan gas kota (jargas). Namun demikian, proyek jargas tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan.

Sejak dicetuskan pada 2009, proyek jargas ini baru menjangkau 839 ribu rumah tangga.

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) periode 2017-2021, Jugi Prajogio mengatakan, salah satu penyebab proyek jargas ini kurang menarik yaitu terkait masalah harga gas ke konsumen.

Dia menjelaskan, Indonesia sebenarnya memiliki dua jenis skema jargas saat ini, yakni Jargas dengan skema APBN ditujukan untuk RT-1/PK-1 dan Jargas Mandiri untuk RT-2/PK-2.

Namun, persoalan utama terkait Jargas RT-1/PK-1 yaitu terletak pada harga yang ditetapkan oleh BPH Migas sekitar Rp 4.250/m3 atau lebih murah daripada LPG 3 kilo gram (kg). Harga tersebut hanya memperhitungkan biaya gas dan biaya operasional serta pemeliharaan, biaya investasi tidak dihitung karena dari APBN.

"Nah saat biaya APBN habis, maka tidak ada satupun badan usaha yang minat untuk bangun Jargas RT1/PK1, karena investasi tidak akan kembali," ungkap Jugi kepada CNBC Indonesia, Selasa (11/10/2022).

Sementara itu, harga jargas untuk RT-2/PK-2 meliputi biaya gas, biaya investasi, biaya operasional, serta pemeliharaan. Dengan perhitungan tersebut, badan usaha akan lebih tertarik karena komponen biaya investasi dimasukkan ke dalam perhitungan harga Jargas Mandiri.

"Jadi, menurut saya ke depannya akan lebih banyak badan usaha yang minat untuk bangun Jargas Mandiri. Sementara Jargas APBN akan stagnan," katanya.

Meski demikian, ia mengusulkan supaya harga Jargas Mandiri untuk RT-2/PK-2 bisa di atas Rp 10.000/m3. Mengingat, harga LPG 12 kg saat ini berada di sekitar Rp 230.000 per tabung.

"Seandainya harga Jargas Mandiri di Rp 11.000/m3, maka masyarakat akan tetap hemat sekitar 25% dibandingkan LPG 12 kg. Bisnis harus dibuat menarik bagi badan usaha, selama harga akhir masih dapat diterima masyarakat. Jika bisnis jargas tidak menarik, maka otomatis badan usaha akan mencari bisnis lainnya yang lebih menarik," kata dia.

Untuk diketahui, proyek jargas sendiri pelaksanaannya sudah dimulai sejak 2009 dengan menggunakan dana APBN. Adapun pembangunan jargas hingga saat ini sudah menjangkau 839 ribu sambungan rumah, baik itu dari skema APBN dan Non APBN.


(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Proyek Pengganti LPG Tanpa Uang Negara, Yakin Bisa Jalan?

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular