13 Tahun Proyek Pengganti LPG Ini Berjalan, Gimana Nasibnya?

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan bakal terus menggenjot pengerjaan proyek jaringan gas kota (jargas) untuk konsumen rumah tangga. Jaringan gas kota sendiri yakni penggunaan gas alam melalui jaringan pipa yang bisa dijadikan pengganti LPG untuk konsumen rumah tangga.

Mengingat, proyek ini sendiri diyakini dapat membantu pemerintah dalam menekan angka impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang terus membludak.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, proyek jargas sudah dimulai sejak 2009 dengan menggunakan dana APBN. Adapun pembangunan jargas hingga saat ini sudah menjangkau 839 ribu sambungan rumah tangga, baik itu dari penggunaan dana APBN dan non APBN.

"Jadi jargas APBN dan non APBN itu totalnya 839 ribu sambungan rumah tangga. Sebagian besar oleh APBN dan ini memang diberikan seperti program pemerintah. Pipa, kemudian sampai ke dalam rumah kompor itu diberikan anggaran pemerintah," jelas Tutuka dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, Senin (10/10/2022).

Menurut Tutuka, dalam menjalankan proyek jargas ini pihaknya bersama SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) selalu berkoordinasi untuk mencari sumber gas mana yang nantinya akan dipakai dalam proyek jargas tersebut. Sekalipun, kebutuhan gas untuk proyek jargas sendiri cukup kecil volumenya.

"Satu kecamatan paling nol sekian juta kaki kubik per hari, jadi kecil sekali kebutuhannya. Nah dari sisi hulu disalurkan masuk ke rumah tangga," ujarnya.

Baca: RI Kaya Gas Tapi Milih Impor LPG, Begini Alasan Pemerintah

Dia mengatakan, untuk satu sambungan proyek jargas sendiri memerlukan anggaran sekitar Rp 10 juta. Sementara setelah tersambung, proses bisnis kemudian dilanjutkan oleh badan usaha seperti PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).

"Kalau harga masih subsidi, jargas jauh lebih murah daripada subsidi LPG, tapi kalau jargas gak subsidi, sama dengan LPG," katanya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM mengungkapkan bahwa proyek jaringan gas rumah tangga sebagai proyek pengganti LPG pernah tak maksimal.

Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Sesditjen Migas) Kementerian ESDM Alimuddin Baso mengungkapkan, dari pengalaman selama 10 tahun terakhir, ketidakdisiplinan dalam pelaksanaan pembangunan jargas menyebabkan hasil yang tidak maksimal.

Pembagian sekaligus pemasangan kompor gas ke rumah-rumah yang terpasang jargas merupakan salah satu upaya untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan baik.

"Bisa jadi teman-teman kontraktor pelaksana pembangunan jargas merasa (ketidakdisiplinan) ini merupakan keuntungan dari sisi efisiensi biaya. Tapi kami akan kejar terus kalau komitmen itu tidak terkonfirmasi dengan bukti mengalirnya gas ke rumah-rumah," terang Alimuddin, Rabu (16/3/2022).

Oleh karena itu, pemerintah terus memonitor secara ketat pelaksanaan pembangunan jargas tersebut. Hal itu untuk memastikan infrastruktur yang dibangun dengan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) bisa selesai tepat waktu.

"Kita tetap berkomitmen bahwa kualitas pembangunan jargas itu sangat ditentukan dari sisi pelaksanaan, konstruksi dan pada saat kita melakukan install, terkonfirmasi bahwa seluruh fasilitas itu berfungsi sebagaimana mestinya," tegas Alimuddin Baso.

Pemerintah juga mengharapkan terjalinnya sinergi yang kuat antara kontraktor pelaksana pembangunan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (P2K), serta Ditjen Migas umumnya. "Lakukan komunikasi yang sehat, tetap memakai rules yang ada di dalam kontrak dan saling menjaga," pesan Alimuddin.

Baca: RI Impor LPG Besar-besaran, Negara Asing Ini Ketiban Cuannya

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article ESDM Rilis Aturan Penggunaan Gas Sisa Alokasi BBG, Bisa Gantikan LPG!