Kerek Devisa, Pemerintah & BI Punya 10 Jurus Genjot Wisata RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dan Bank Indonesia dalam Sekretariat Bersama Percepatan Pengembangan Sektor Pariwisata (Sekber Pariwisata) menyepakati sepuluh langkah strategis untuk mempercepat pemulihan dan penguatan pariwisata nasional.

Adapun, penguatan pariwisata ini dapat mendatangkan devisa bagi negara di masa depan, seiring dengan segera berakhirnya pandemi. Sepuluh jurus ampuh ini disepakati dalam Rapat Koordinasi High Level (Rakor HL) pada 3 Oktober 2022 di Jakarta.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Dody Budi Waluyo menekankan bahwa pemulihan sektor terkait pariwisata-ekraf sangat strategis dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional, mengingat perannya yang besar dalam menyumbang devisa dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

Momentum pemulihan pariwisata terus berlangsung seiring dengan perkembangan pandemi Covid-19 yang membaik serta pelonggaran pembatasan mobilitas di berbagai negara, termasuk Indonesia.

"Namun demikian, tantangan perlambatan ekonomi global, risiko stagflasi, dan tingginya ketidakpastian perlu terus diwaspadai," papar Dody, dikutip Selasa (4/10/2022).

Baca: Resesi Global di Depan Mata, Nasib Pariwisata RI Bagaimana?

Oleh karena itu, dia melihat momentum pemulihan pariwisata perlu terus dioptimalkan, antara lain melalui konsistensi kebijakan serta sinergi percepatan pemulihan dan pengembangan pariwisata baik yang menyasar wisman maupun wisnus, untuk mendukung penguatan transaksi berjalan dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

"Bank Indonesia berkomitmen penuh untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya meningkatkan peran terkait pariwisata-ekraf, antara lain melalui penguatan advokasi dan kajian, pengembangan UMKM, serta digitalisasi sistem pembayaran pendukung pariwisata," kata Dody.

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Odo R.M. Manuhutu menyatakan bahwa percepatan pemulihan sektor pariwisata perlu didukung oleh sinergi dan kerja sama lintas Kementerian/Lembaga.

"Melalui Sekber Pariwisata, kolaborasi pemulihan sektor pariwisata diharapkan dapat lebih mudah dan sinergis. Sepuluh kesepakatan Rakor HL adalah komitmen bersama untuk mempercepat pemulihan dan pariwisata nasional," tegasnya.

Lebih lanjut, Odo menekankan kembali arahan Presiden untuk mengajak masyarakat berwisata di dalam negeri.

Baca: 'Senjata' RI Lawan Hantu Resesi Global Makin Kuat

Dalam kaitan ini, Sekber Pariwisata dapat mendukung penguatan implementasi dari program Bangga Berwisata #diIndonesiaAja dengan target 1,4 miliar pergerakan wisatawan domestik pada 2023, serta mempercepat pengembangan DPSP yang akan mengedepankan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing pariwisata nasional ke depan.

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Vinsensius Jemadu menyampaikan Pemerintah terus mengoptimalkan peluang dari travel demand global yang masih tinggi, serta terus mempermudah akses wisman dan mobilitas wisnus, diikuti oleh kebijakan berlanjutnya stimulus untuk mendukung pemulihan pelaku usaha, serta mempercepat vaksinasi dan memperluas CHSE.

Vinsensius menekankan pemerintah terus berupaya untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi untuk memastikan pengembangan destinasi berjalan dengan baik untuk memperkuat pariwisata nasional ke depan.

Berikut ini 10 langkah strategis yang telah disepakati oleh para pimpinan yang mewakili 18 K/L tingkat pusat, 18 pemerintah daerah, dan 9 badan usaha/badan otorita.

1. Melanjutkan dan mengoptimalkan pelonggaran wisatawan, termasuk dengan mengkaji penyempurnaan regulasi terkait visa;

2.Mendorong percepatan perbaikan kapasitas dan frekuensi angkutan udara, khususnya untuk menunjang mobilitas ke destinasi wisata, sejalan dengan permintaan yang meningkat;

3. Mempercepat pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), termasuk dengan didukung oleh peningkatan dukungan amenitas dan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan (quality tourism);

4. Melanjutkan pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan destinasi pariwisata lainnya, didukung oleh alokasi anggaran dan pengaturan pengelolaan aset yang telah terbangun;

5. Memastikan terselenggaranya event skala internasional dan nasional yang telah terjadwal, termasuk agenda Kharisma Event Nusantara (KEN) 2022 dan rangkaian kegiatan pendukung keketuaan ASEAN pada 2023;

6. Meningkatkan sinergi dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE);

Baca: Wisman Pelesiran ke RI Makin Banyak, Tapi Belum Seperti 2019

7. Melanjutkan dukungan insentif dan peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) dan desa wisata, termasuk melalui dukungan kebijakan makroprudensial untuk sektor prioritas;

8. Mendorong sinergi program dalam pengembangan UMKM pendukung pariwisata dan desa wisata, termasuk memperluas digitalisasi transaksi pembayaran antara lain melalui QRIS dan memanfaatkan potensi dari QRIS antarnegara;

9. Mendorong promosi pembukaan pariwisata Indonesia yang lebih luas melalui rangkaian kegiatan Bangga Berwisata Indonesia (BBWI) 2023;

10. Mengakselerasi vaksinasi dan memperluas penerapan Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE) berstandar SNI di destinasi wisata.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article RI Kekurangan Dolar AS, Eksportir Malah Parkir Uang di LN