PLTP Sorik Marapi "Bocor" Lagi, Ini Sikap Menteri ESDM

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif akhirnya angkat bicara atas kebocoran gas Hidrogen Sulfida atau H2S yang kembali terulang di proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Sorik Marapi, Mandailing Natal Sumatera Utara.

Menurut Arifin, pihaknya sendiri telah menerjunkan tim untuk meneliti insiden kebocoran di proyek tersebut. Ini dilakukan agar dapat mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan ke depan.

"Lagi diteliti sama tim yang sudah dikirim ke sana, memang iya pokoknya lagi diteliti lah. Kita kan kalau ada yang membahayakan kita langsung ambil langkah pengamanan," ujar Arifin saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (30/9/2022).

Pemerintah sendiri belum mengambil keputusan apakah izin dari Sorik Marapi Geothermal Power (SGMP) selaku pelaksana proyek akan dicabut atau tidak. Yang pasti, Menteri Arifin meyakini perusahaan tengah berusaha merampungkan beberapa hal yang harus diselesaikan dengan Pemerintah Daerah (Pemda).

"Sementara mereka sedang menghentikan sampai ada keyakinan baik. Jadi mereka juga melakukan penyelesaian dengan hal2 yang harus diselesaikan dengan daerah setempat," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Panas Bumi, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Harris menjelaskan bahwa pada tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, terdapat beberapa orang warga dari Desa Sibangor Julu dan Desa Sibangor Tonga mengeluhkan mencium bau menyengat yang berasal dari Wellpad T proyek PLTP Sorik Marapi. Adapun, kondisi tersebut mengakibatkan beberapa orang warga sekitar mengalami gejala sesak nafas dan muntah.

"Laporan yang kami terima, saat laporan keluhan warga diterima, aktivitas di Wellpad T adalah kegiatan bleeding sumur T-11 untuk menetralisir gas di dalam sumur yang menjadi bagian dalam rangkaian proses uji alir sumur T-11," ujar dia dalam keterangan tertulis, Jumat (30/9/2022).

Haris membeberkan bleeding dimulai pukul 15.30 WIB hingga pukul 17.30 WIB dan direncanakan untuk dilanjutkan kembali keesokan harinya. Namun beberapa saat setelahnya PT SMGP mendapat laporan adanya keluhan dari warga.

Menurutnya kegiatan uji alir sumur panas bumi memiliki risiko salah satunya berupa keluarnya gas H2S dalam prosesnya yang telah diantisipasi dengan serangkaian prosedur ketat. Antara lain dengan melakukan penetralisiran gas H2S sebelum fluida sumur panas bumi dialirkan.

Pada tahap persiapan, kegiatan uji alir sumur tersebut sebelumnya telah dikoordinasikan dan mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Kepolisian dan masyarakat sekitar. Sedangkan pada tahap pelaksanaan, kegiatan tersebut juga dalam pengawasan bersama oleh Ditjen EBTKE, Pemda, Kepolisian dan perwakilan masyarakat sekitar.

Harris mengungkapkan Kementerian ESDM segera merespon laporan tersebut dengan menugaskan Tim dari Direktorat Jenderal EBTKE untuk melakukan investigasi.

"Saat ini Tim telah berada di lokasi dan melakukan koordinasi dengan Pemda Kabupaten Mandailing Natal, kepolisian dan PT SMGP untuk penanganan dan penelusuran lebih lanjut," kata Harris.