Demi Setrum EBT, PLN Sampai Gandeng China dan Jepang

Verda Nano Setiawan, CNBC Indonesia
26 September 2022 15:40
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso di Poso, Sulawesi Tengah dan PLTA Malea di Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Pengoperasian dua pembangkit ramah lingkungan ini mendukung pencapaian target energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025 dan net zero emission 2060. (Dok: PLN)
Foto: Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso di Poso, Sulawesi Tengah dan PLTA Malea di Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Pengoperasian dua pembangkit ramah lingkungan ini mendukung pencapaian target energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025 dan net zero emission 2060. (Dok: PLN)

Jakarta, CNBC Indonesia - PT PLN (Persero) menggandeng China dan Jepang dalam studi pemanfaatan teknologi energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan beberapa nota kesepahaman (MoU) antara PLN dengan Japan International Cooperation Agency (JICA), Kyudenko Corporation, serta dengan China Renewable Energy Engineering Institute (CREEI).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan PLN membuka kolaborasi seluas-luasnya guna menghadapi krisis energi dan perubahan iklim. Menurutnya aliansi strategis mutlak diperlukan guna membangun kapasitas energi nasional demi mengembangkan teknologi pembangkit yang ramah lingkungan.

Menurut dia untuk menuju net zero emission pada 2060, diperlukan teknologi yang dapat menggantikan pembangkit fosil untuk memikul beban dasar maupun menunjang stabilitas sistem, termasuk suplai listrik untuk daerah remote atau kepulauan.

"Kajian mendalam akan dilakukan PLN pada manajemen sistem energi di remote area," jelas Darmawan dalam keterangan tertulis, Senin (26/9/2022).

Darmawan optimistis kerja sama dalam pengembangan EBT di daerah terisolir ini penting untuk masa depan. Ia berharap hasil kajian ini dapat memberikan gambaran dan model rencana peningkatan bauran EBT di daerah yang terisolir hingga 100%.

Sementara, Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Harris Yahya menambahkan pemerintah telah berkomitmen melakukan transisi energi secara bertahap sampai tahun 2060.

Artinya, dalam beberapa tahun ke depan pembangkit listrik berbasis fosil tidak akan ada lagi. Oleh sebab itu perlu segera dipikirkan penggantinya.

"Saat ini kapasitas EBT kita sekitar 8,5 GW, itu belum memaksimalkan potensi yang kita punya. Sehingga perlu kita breakdown lagi untuk pengembangan tenaga surya, geothermal, air, angin, hingga laut," jelas Harris.

Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN Wiluyo Kusdwiharto menjelaskan penandatanganan MoU tersebut adalah wujud komitmen PLN dalam pengembangan sistem EBT yang andal di Indonesia. Adapun tiga kesepakatan kerja sama studi teknologi EBT meliputi:

1. PLN bersama JICA dan Kyudenko Corporation mengenai Studi Bersama 100% suplai listrik dari pembangkit berbasis energi baru dan terbarukan di area remote.

2. PLN bersama CREEI mengenai Kerja sama dalam Program Dukungan Teknis untuk Teknologi Rendah Karbon dan Perlindungan Lingkungan dan Sosial.

3. PLN bersama Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan dan EBTKE mengenai Program Survey dan Studi Pembangkit Energi Baru Terbarukan.

"Dari MoU dengan CREEI PLN akan mendapatkan transfer knowledge yang intensif dalam menghadapi transisi energi dan menuju net zero emission. Sementara nota kesepahaman dengan JICA akan memberikan kajian model pengembangan EBT di daerah remote," katanya.

Di sisi lain, PLN juga menjalin kontrak bersama PT Haskoning Indonesia mengenai Layanan Konsultasi ESIA & LARAP Masang II - Hindropower. Wiluyo berharap, dengan kerja sama ini PLN mendapatkan pendanaan dari AFD untuk proyek PLTA Masang I.

Sebelumnya, berdasarkan Aide-mémoire AFD Energy Mission 26/11/2018 - 30/11/2018, AFD mensyaratkan pekerjaan ESIA/LARAP untuk PLTA Masang II sebagai prasyarat pendanaan implementasi proyek.

Wiluyo mengatakan PLN berkomitmen untuk menjalankan kebijakan Lender dalam rangka menyusun rencana proyek kategori A sesuai dengan peraturan untuk pengembangan Studi Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) dan Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP).


(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Yang Dinanti-nanti Investor EBT Bakal Terbit Bulan Ini

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular