Terungkap! Ini Alasan DPR Tolak Program Kompor Listrik

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi VII DPR RI akhirnya angkat bicara perihal penolakannya atas program milik PT PLN (Persero) yakni kompor listrik. Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian menyatakan bahwa, program konversi LPG 3 kg ke kompor listrik terkesan terburu-buru dan bisa mengorbankan masyarakat kecil.

Seperti yang diketahui, masyarakat miskin adalah pengguna daya listrik 450 Volt Amphere (VA). Adapun dengan daya 450 VA masyarakat tersebut tidak bisa menggunakan kompor listrik. Nah, Ramson mengatakan jika daya dari pemilik daya 450 VA beralih 900 VA, maka akan mengalami kenaikan biaya bulanan apabila menggunakan kompor listrik.

"Atas itu, makanya kita menolak. Ini penolakan alhamdulillah Presiden setuju," terang Ramson kepada CNBC Indonesia dalam Energyb Corner, Senin (26/9/2022).

Baca: Dukung Arahan Pemerintah, PLN Fokus Uji Coba Kompor Listrik

Ramson menilai, penggunaan kompor listrik upaya PLN untuk menyerap pasokan listrik milik PT PLN (Persero) yang saat ini sedang over suplai atau kelebihan pasokan listrik akibat proyek 35.000 Mega Watt (MW).

Di mana pada saat itu, dengan 35.000 MW, permintaan listrik bisa mengalami kenaikan dalam pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun. Namun karenacovid dan perlambatan ekonomi hanya 4,9%, listrik PLN justru mengalami over suplai.

Namun Ramson optimis, ketika pertumbuhan ekonomi sudah mulai menggeliat dalam waktu lima tahun mendatang, masalah kebelihan pasokan listrik di PLN ini bisa teratasi. Apalagi program kompor listrik nantinya akan meningkatkan daya listrik yang akan membebani masyarakat.

Baca: Benarkah Kompor Listrik Bisa Dipakai Masak Rendang?

"Ini kan memaksa kenaikan permintaan energi listrik oleh rakyat yang sebenarnya gak diperlukan karena ekonomi cukup sulit puluhan juta kategori miskin," kata dia.

Sementara, secara teknologi, penggunaan kompor listrik belum familiar bagi masyarakat. Oleh sebab itu, dibanding menggencarkan program peralihan ke kompor listrik, Ramson menyarankan agar pemerintah mendorong para pelaku usaha menggunakan listrik yang disediakan PLN.

"Pertama Menteri ESDM tidak berikan izin industri yang bangun pembangkit listrik sendiri tapi beli listrik dari PLN karena sesuai UU Ketenagalistrikan penyediaan listrik untuk umum dilaksanakan oleh PLN. Kalau tidak diberikan izin kan bisa gunakan ke PLN. Itu lebih dari 5000 MW yang dibangun pembangkit untuk industri jangan dipaksa ke rakyat kecil," katanya.

Baca: Dukung Arahan Pemerintah, PLN Fokus Uji Coba Kompor Listrik

Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan program konversi LPG ke Kompor Induksi sebanyak 15,3 juta pelanggan akan menghemat APBN sebesar Rp 85,6 triliun selama 5 tahun setelah pelaksanaan program. Adapun biaya paket konversi berupa kompor, utensil, pemasangan jalur khusus memasak dapat dialokasikan dari pengalihan sebagian penghematan subsidi.

Sementara, jika program konversi LPG ke kompor induksi diperluas untuk seluruh pelanggan PLN yang menjadi pengguna LPG 3 Kg sebanyak 69,4 juta, maka akan menghemat belanja impor LPG sebesar Rp 44 triliun per tahun. Sedangkan apabila program konversi hanya untuk 15,3 juta pelanggan, akan menghemat belanja impor LPG sebesar Rp 10,21 triliun per tahun.

"Hemat biaya impor LPG dengan program konversi di tahun 2028 yakni Rp 10,21 triliun per tahun," kata Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII, Rabu (14/9/2022).

Di waktu yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Airlangga Hartarto menyatakan bahwa program konversi LPG 3 kg ke kompor listrik ditunda dan tidak dijalankan tahun ini karena belum mendapatkan persetujuan dari DPR.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Dirut PLN Dicecar Soal Kompor Listrik