Internasional

PM Inggris Ungkap Jurus Baru Atasi 'Kiamat' Tenaga Kerja

Tommy Patrio Sorongan, CNBC Indonesia
26 September 2022 09:00
LONDON, ENGLAND - AUGUST 31: Foreign Secretary and Conservative leadership hopeful Liz Truss speaks during the final Tory leadership hustings at Wembley Arena on August 31, 2022 in London, England. Foreign Secretary, Liz Truss and former Chancellor Rishi Sunak are vying to become the new leader of the Conservative Party and the UK's next Prime Minister. The winner of the contest will be announced on Monday. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)
Foto: Liz Truss (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)

Jakarta, CNBC Indonesia - Perdana Menteri (PM) Inggris Liz Truss berencana untuk meluncurkan tinjauan besar terhadap sistem visa negara itu. Hal ini untuk mencoba mencari solusi atas kurangnya tenaga kerja di sektor-sektor krusial negara itu.

Financial Times melaporkan bahwa Truss akan menentang beberapa rekan Kabinet anti-imigrasinya dengan membuat perubahan pada "daftar pekerjaan yang kurang tenaga kerja". Ini nantinya memungkinkan industri tertentu untuk membawa lebih banyak staf dari luar negeri.

"Tinjauan tersebut juga dapat mendukung pelonggaran persyaratan untuk berbicara bahasa Inggris di beberapa sektor untuk memungkinkan lebih banyak pekerja asing masuk ke negara itu," kata laporan itu, mengutip seorang pejabat Downing Street, Minggu (25/9/2022).

Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari Downing Street. Namun, Menteri Keuangan Kwasi Kwarteng menjelaskan bahwa aturan ini bukan bagian dari perdebatan terkait Brexit yang memperketat masuknya imigran ke negara itu.

"Ini bukan tentang aturan yang melonggarkan. Inti dari debat Brexit jika kita ingin turun di sana adalah kita perlu mengontrol imigrasi di cara yang berhasil untuk Inggris," paparnya kepada BBC, dikutip (26/9/2022).

"Sekretaris Dalam Negeri akan membuat pernyataan dalam beberapa minggu ke depan. Tapi kita harus menumbuhkan ekonomi ini," kata Kwarteng.

Truss sendiri mengatakan ia siap untuk mengambil keputusan yang tidak populer. Ini merupakan upaya pemerintah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.

Terbaru, Truss juga berencana untuk mengumumkan pemotongan pajak besar-besaran untuk bisnis dan orang kaya. Kebijakan yang disebut sebagai 'trickle-down' itu sendiri sempat menuai kritik dari Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden yang menyebut langkah itu tidak pernah berhasil.


(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article 'Kiamat' Baru Dunia Makan Korban Lagi: Inggris

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular