Menteri PANRB: Kualitas ASN Indonesia Masih Rendah
Foto: Infografis/ Gaji PNS/ Edward Ricardo
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menilai indeks kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) masih rendah. Maka dari itu reformasi birokrasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) wajib dilaksanakan.
"Pertama transformasi berbasis kinerja. Indeks kualitas ASN di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain. Oleh karena itu, pemerintah mendorong transformasi dari segi organisasi, kepegawaian, maupun sistem kerja dalam penyelenggaraan birokrasi di Indonesia. Ke depan perlu transformasi kinerja. Supaya ke depan fungsinya hebat," ujarnya saat memberikan pembekalan kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Blora, di Aula Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, dikutip Senin (26/9/2022)
Kedua, birokrasi itu harus berdampak terhadap masyarakat luas. Birokrasi, menurut Anas bukan hanya tumpukan kertas, akan tetapi upaya untuk bergerak lebih lincah dalam melayani masyarakat.
Ketiga yakni birokrasi kolaboratif sehingga bisa mewujudkan pemahaman lebih baik untuk memecahkan masalah kompleks yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Kinerja yang tidak ego sektoral memungkinkan kerja organisasi lebih efisien dalam menciptakan kinerja berbasis outcome.
Keempat, pembangunan kualitas layanan. Seperti melayani dengan senyum dan bertindak cepat dalam menangani keperluan masyarakat.
"Pelayanan itu sederhana saja, termasuk dari senyum. Dan orang kalau datang ditanya dulu, itu bagian dari pelayanan supaya mereka senang," imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, Anas juga memaparkan tiga fokus yang jadi prioritasnya dalam mendorong reformasi birokrasi tematik. Pertama, yakni reformasi birokrasi untuk penanganan kemiskinan, di mana seluruh instansi harus memiliki identifikasi dan parameter kemiskinan yang sama.
Kedua, reformasi birokrasi untuk mendorong tumbuhnya investasi. Dalam konteks ini, pelayanan perizinan dan non perizinan harus baik, efisien, efektif,dan tidak berbelit.
Terakhir terkait dengan digitalisasi birokrasi. Menurutnya, dalam konteks reformasi administrasi, pemerintah harus mulai beradaptasi dengan iklim digital.
"Jadi nanti strukturnya digital, culturenya digital, begitu juga kompetensinya digital. Ini adalah bagian dari fokus pekerjaan kita yang baru," jelasnya.
[Gambas:Video CNBC]
Awas! Gerak-gerik PNS di Media Sosial Dipantau Ketat
(mij/mij)
