Surat Edaran PJ Kepala Daerah Menuai Pro dan Kontra

Jakarta, CNBC Indonesia- Surat edaran tentang persetujuan mendagri kepada pejabat sementara kepala daerah yang bisa memutasi dan memecat ASN menuai pro dan kontra. Surat edaran ini membuat PJ Kepala daerah dianggap bisa disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Lantas seperti apakah sebenarnya surat edaran ini?

Simak selengkapnya dialog Syarifah Rahma bersama Robert Na Endi Jaweng selaku Anggota Ombudsman Republik Indonesia serta Trubus Riansyah selaku Ppengamat Kebijakan Publik dalam program Nation Hub, CNBC Indonesia, Kamis (23/09/2022)