Draf RUU APBN 2023 Lolos dari Meja Banggar DPR

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI menyepakati draf Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2023.

Adapun isi dari RUU APBN 2023 mencakup anggaran pendapatan, belanja, hingga target sasaran pembangunan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi menjelaskan, pendapatan negara pada 2023 ditargetkan akan mencapai Rp 2.463,02 triliun yang bersumber dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan penerimaan hibah.

Target pendapatan negara 2023 naik Rp 19,42 triliun dari target awal dalam nota keuangan, yang sebesar Rp 2.443,6 triliun. Kenaikan target tersebut lantaran adanya perubahan asumsi kurs dari Rp 14.750 per dolar Amerika Serikat (AS), menjadi Rp 14.800/US$.

Secara rinci, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp 2.021,2 triliun. Terdiri dari penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp 1.718 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai yang ditargetkan mencapai Rp 303,2 triliun.

Kemudian PNBP ditargetkan sebesar Rp 441,4 triliun, dan dari penerimaan hibah ditargetkan mencapai Rp 409,42 miliar pada tahun 2023.

Di dalam draft RUU APBN 2023 juga disepakati belanja negara pada 2023 sebesar Rp 3.061,17 triliun atau naik Rp 19,4 triliun dari usulan pertama di dalam nota keuangan. Belanja negara di tahun depan meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.246,45 triliun dan anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 814,71 triliun.

Secara rinci, anggaran TKD 2023 terdiri dari dana bagi hasill (DBH) sebesar Rp 136,3 triliun, dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 396 triliun, dana alokasi khusus (DAK) Rp 185,8 triliun, dana otsus dan dana keistimewaan DIY sebesar Rp 18,6 triliun, dana desa Rp 70 triliun, dan insentif fiskal daerah sebesar Rp 8 triliun.

"Pelaksanaan belanja pemerintah pusat berorientasi pada keluaran (output) dan hasil (outcome) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," jelas Heru dalam rapat bersama Banggar DPR, Jumat (23/9/2022).

Dari sisi target pembangunan manusia pada 2023, pemerintah dan Banggar DPR menyepakati, target kemiskinan bisa menyentuh pada kisaran 7,5% - 8,5%. Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,3% - 6%, gini ratio ditargetkan menjadi 0,375-0,378, serta indeks pembangunan manusia ditargetkan naik menjadi 73,31 - 73,49.

Heru menjelaskan, draft RUU APBN 2023 yang telah disepakati dalam rapat panja hari ini, nantinya akan kembali dibahas dalam rapat kerja (raker) antara pimpinan Banggar, Bank Indonesia (BI(, dan pemerintah. Setelah itu baru akan dibawa dan disahkan ke dalam sidang rapat paripurna DPR.