MARKET DATA

Bikin Jokowi Marah, Ternyata Banyak ASN Tak Bisa Bikin Surat

Teti Purwanti,  CNBC Indonesia
17 September 2022 17:40
Bikin Jokowi Marah, Ternyata Banyak ASN Tak Bisa Bikin Surat
Foto: Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Gedung pusat Badan Kepegawaian Negara/BKN, Jakarta, Kamis (2/9./2021).  (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Masalah soal aparatur sipil negara (ASN) bukan cuma soal penyebaran yang tidak merata dan hanya menumpuk di kota besar. Melainkan juga soal kompetensi yang juga tidak merata.

Abdullah Azwar Anas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengatakan kalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah karena banyak ASN yang tidak bisa membuat dan mencetak surat. Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN 2022.

"Jokowi marah ketika ASN tidak bisa nge-print surat dan tidak bisa bikin surat dengan alasan susah dan seterusnya," jelas Anas dikutip dari akun Youtube Kementerian PANRB, Sabtu (17/9/2022).

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas. (Tangkapan Layar Youtube)Foto: Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas. (Tangkapan Layar Youtube)
Abdullah Azwar Anas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengatakan kalau Presiden Joko Widodo marah karena banyak ASN yang tidak bisa membuat dan mencetak surat. (Tangkapan Layar Youtube)

Menurut Anas, hal-hal terkait kompetensi inilah yang ke depan akan ditingkatkan jika ingin ASN ke depan lebih hebat.

Bukan cuma itu, Anas juga menyoroti kurangnya koordinasi antar-instansi, serta banyaknya lembaga yang fokus pada program kegiatan bukan pada program prioritas Presiden.

"Birokrasi masih terjebak pada yang bukan prioritas Presiden. Tapi kita masih terjebak instansi Kementerian-Lembaga masing-masing karena urusan makanya bikin kegiatan. Di mana uangnya habis dan kegiatan yang tidak nyambung di program," tegas Anas.

Karena itu, dia menambahkan, ke depan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang sekarang sudah berjalan, juga di daerah disambungkan lagi dengan namanya SAKP sistem akuntabilitas kinerja pemerintah bukan lagi instansi hubungkan antara program KLPT.

(dce) Add logo_svg as a preferred
source on Google
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jabatan ASN Tak Lagi Bisa Sembarangan, Bos BKN: Harus Sesuai Asta Cita


Most Popular
Features