Data Belum Rampung, Rekrutmen Nakes Honorer Tertunda Dong?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengumpulan dan invetarisasi tenaga non-ASN untuk tenaga kesehatan hingga saat ini belum rampung.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menekankan pentingnya percepatan pemetaan dan inventarisasi data tenaga non-ASN untuk tenaga kesehatan, yang merupakan salah satu pelayanan dasar di masyarakat.

Perbaikan data usulan dengan SISDMK Kemenkes pun perlu dipercepat sehingga ada kesesuaian data dengan usulan yang disampaikan.

"Terkait data kita bereskan bersama-sama. Ini domain Kemenkes dan kita akan ambil kebijakan bersama. Diingatkan juga agar Dinas Kesehatan dan BKD bekerja bersama untuk pendataan," kata Anas dalam rapat dengan Menteri Kesehatan, dikutip Kamis (15/9/2022).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta agar Dinas Kesehatan dan BKD dapat berkoordinasi dalam pendataan tenaga non-ASN nakes di seluruh pelosok nusantara.

"Database-nya agar jauh lebih rapi dan kita selesaikan tahun ini untuk seluruh Indonesia," tegasnya.

Dalam kesempatan ini, dia mengemukakan bahwa tenaga kesehatan yang cukup dan merata merupakan modal penting. "Fasilitas tidak akan bisa dibangun secara merata tanpa tersedianya tenaga kesehatan," ujarnya.

Menurutnya, 49 persen puskesmas di Indonesia belum memiliki 9 jenis tenaga kesehatan dasar yang lengkap, yaitu dokter, dokter gigi, bidan, perawat, apoteker, kesmas, sanitarian, ahli lab, dan gizi.

Sebanyak 41 persen RSUD kabupaten/kota belum terpenuhi dengan tujuh jenis dokter spesialis (spesialis anak, obgyn, penyakit dalam, bedah, anestesi, radiologi, dan patologi klinik).

Budi memandang pengadaan ASN melalui PPPK dinilai menjadi kesempatan mengakomodasi tenaga non-ASN untuk mengikuti PPPK.

"Kita gunakan momentum ini untuk menyelesaikan penataan tenaga kesehatan. Karena Presiden fokusnya sejak awal adalah pembangunan SDM," ujar Budi.

Sayangnya, rapat ini tidak menyinggung lebih jauh soal linimasa pengadaaan ASN tenaga kesehatan melalui Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Namun, sesuai amanat presiden, KemenPANRB memprioritaskan rekrutmen 2022 untuk pegawai honorer setara PNS alias PPPK bagi tenaga kesehatan.