Kantor Anies Diserbu Ibu-Ibu, Ada Apa?
Ibu-ibu yang tergabung dalam Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) melakukan demo di depan gedung Balai Kota, Jakarta, Selasa (13/9/2022).
Puluhan ibu-ibu yang tergabung dalam Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) melakukan demo di depan gedung Balai Kota, Jakarta, Selasa (13/9/2022). Kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu lalu membuat kehidupan rakyat kecil semakin terjepit. Di tengah kehidupan yang semakin sulit, Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebagai kompensasi yang diberikan dikhawatirkan tidak tepat sasaran kepada warga miskin sebagaimana terjadi pada bantuan sosial Covid-19. (Cnbc Indonesia/Andrean Kristianto)
Hal ini yang membuat kaum perempuan yang tergabung dalam organisasi Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (DPW SPRI) DKI Jakarta melakukan aksi unjuk rasa. (Cnbc Indonesia/Andrean Kristianto)
Dalam aksinya tersebut, massa aksi mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk segera menindaklanjuti 2.716 Data Rumah Tangga Miskin (RTM) DKI Jakarta sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT BBM 2022. (Cnbc Indonesia/Andrean Kristianto)
Ketua DPW SPRI DKI Jakarta Puspa Yunita menjelaskan bahwa data 2.716 RTM ini merupakan hasil audit sosial independen yang dilakukan oleh SPRI bersama Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial (KPRS) sepanjang tahun 2020-2021. "Data ini menunjukkan bahwa di Jakarta masih banyak keluarga miskin tidak mendapat bantuan sosial dari pemerintah. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa penerima BLT BBM 2022 diprioritaskan kepada KPM Program Sembako/BPNT dan Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos. Dari data kami menunjukan hasil bahwa 2.716 RTM ini dipastikan tidak mendapatkan kompensasi BBM, meskipun RTM tersebut layak menerima dan masuk sebagai penerima program BPNT dan PKH," ujar Puspa dalam keterangan tertulisnya. (Cnbc Indonesia/Andrean Kristianto)
Selain itu, BLT BBM yang disalurkan hanya untuk 4 bulan tidak akan mampu mengatasi dampak kenaikan BBM. SPRI mengusulkan agar pemda DKI Jakarta menjalankan skema bansos yang berkelanjutan. DKI Jakarta perlu menerapkan PKH Lokal yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta sebagai jalan keluar atasi krisis. (Cnbc Indonesia/Andrean Kristianto)
as a preferred
source on Google