Soal Utang, RI Masih Jauh dari Sri Lanka! Cek Faktanya

Jakarta, CNBC Indonesia - Sri Lanka gagal membayar utang luar negerinya sebesar US$ 51 miliar atau setara Rp 760,3 triliun. Hal ini akhirnya membuat International Monetary Fund (IMF) memberikan kucuran utang sebesar US$ 2,9 miliar kepada Sri Lanka.

Lantas, melihat posisi utang luar negeri (ULN) di Indonesia, akankah bernasib sama seperti Sri Lanka?

Wakil Direktur INDEF Eko Listiyanto menjelaskan, permasalahan yang terjadi di Sri Lanka bukan hanya masalah ekonomi saja, tapi juga ada isu politik. Sementara Indonesia saat ini, kata dia tengah berada di momentum pemulihan ekonomi dan situasi politik yang stabil.

"Saya rasa, casenya memang belum sejauh Sri Lanka. Tapi, arahnya akan mengalami problem utang, bisa akan terjadi kalau tidak dimitigasi sekarang," jelas Eko dalam webinar Taxation and Sustainable Finance Working Group yang diadakan oleh Civil 20, dikutip Senin (12/9/2022).

Seperti diketahui, ULN Indonesia pada Kuartal II-2022 tercatat sebesar US$ 403 miliar atau Rp 5.919,2 triliun (kurs Rp 14.688/US$). Ada penurunan dibandingkan posisi ULN pada kuartal sebelumnya yang sebesar US$ 412,6 miliar.

Secara rinci, posisi ULN pemerintah pada Kuartal II-2022 mencapai US$ 187,3 miliar, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada kuartal sebelumnya yang mencapai US$ 196,2 miliar.

Adapun ULN swasta pada Kuartal II-2022 tercatat sebesar US$ 207,1 miliar, turun sedikit dari US$ 207,4 miliar pada Kuartal I-2022.

"Indonesia kemampuan untuk ekspor mampu mengimbangi dari ULN dari waktu ke waktu semakin lemah. Walaupun ada surplus neraca perdagangan 27 bulan berturut-turut, itu bukan hal yang impresif, itu karena sumbangan komoditas," jelas Eko.

Terlebih, menurut Eko terdapat risiko ULN swasta Indonesia baik pemerintah dan swasta harus diwaspadai.

"Ketidakmampuan utang dari swasta dan pemerintah untuk mendorong produktivitas, ekspor naik sedikit, utangnya naik lebih banyak, sehingga rasionya meningkat 228% (external debt shock to export)," kata Eko.

"Sri Lanka memang dua kali lipat dari kita 424%, di sana jauh lebih rentan dan terbukti cadangan devisanya sangat rendah. Indonesia bisa saja sampai ke sana, kalau tidak hati-hati, karena penambahan utang cukup agresif, baik dari pemerintah dan swasta," kata Eko melanjutkan.

Pun, kata Eko semisal ULN pemerintah bisa dimitigasi sehingga rasionya bagus, tapi kalau swasta tidak dimitigasi, yang terjadi adalah aspek kerentanan.

merujuk data Kementerian Keuangan posisi utang pemerintah hingga Juli 2022 telah mencapai Rp 7.163,12 triliun atau setara 39,56% dari produk domestik bruto (PDB). Nilai utang pada Juli 2022 tersebut naik 0,55% dibandingkan bulan lalu yang nilainya mencapai Rp 7.123,62 triliun.