Dunia Kacau Balau, Pesta Durian Runtuh Bubar di 2023
Foto: Konferensi Pers Tindak Lanjut Hasil Rakor KemenkoPerekonomian terkait Kebijakan Subsidi BBM (Tangkapan Layar Youtube Kementerian Keuangan RI)
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memastikan kondisi dunia yang kacau balau akan membawa dampak negatif bagi keuangan negara tahun depan. Kondisi ini akan menghapus 'durian runtuh' yang sempat mengelembungkan penerimaan negara.
Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (5/9/2022). Menurutnya, pesta komoditas yang dinikmati Indonesia pada tahun ini akan berakhir dan kondisi keuangan negara akan menghadapi tantangan sulit.
"Dari sisi penerimaan setoran negara, mungkin tidak akan setinggi atau secemerlang tahun ini. Setiap kali ada boom commodity, totally penerimaan melonjak, atau meledak atau kemudian pingsan. Ini situasi tantangan dalam pengelolaan keuangan negara," kata Sri Mulyani.
Menurutnya, pandemi Covid-19 belum akan berakhir. Sementara itu, kondisi ini diperberat dengan perang Rusia dan Ukraina, potensi krisis baru serta stagflasi global.
"Kondisi perekonomian yang terus pulih diwarnai adanya risiko baru dari inflasi global yang meningkat, diikuti peningkatan suku bunga dan pengetatan likuiditas dan krisis utang di dunia, dan juga akan menimbulkan dampak ke pemulihan ekonomi," tambah Sri Mulyani.
Tahun depan, Sri Mulyani mencantumkan target pertumbuhan penerimaan perpajakan sebesar 4,8% menjadi Rp 2.016,9 triliun dibandingkan outlook tahun ini Rp 1.924,9 triliun.
Meskipun tumbuh moderat, ini adalah kali pertama penerimaan pajak menyentuh kisaran Rp 2.000 triliun. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa ini penerimaan pajak ini telah kembali ke level pra-pandemi.
Dengan target ini, dia melihat penerimaan pajak harus bisa dinetralisir dengan pembiayaan. "Baseline penerimaan pajak relatif makin luas dan kuat, sehingga tak tergantung dengan shock yang sifatnya bisa mempengaruhi keseluruhan," ungkapnya.
Adapun tahun ini, Kementerian Keuangan mencatat pertumbuhan perpajakan bisa mencapai 24,4 persen menjadi Rp 1.924,9 triliun. Sementara itu, pemerintah mengantongi penerimaan pajak Rp 1.547,9 triliun pada 2021. Angkanya tumbuh 20,4% dari tahun 2020.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengakui bahwa penerimaan pajak di tahun 2021-2022 berasal dari windfall komoditas dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
Windfall komoditas berhasil menyumbang penerimaan pajak tahun 2021 sebesar Rp117 triliun, dan meningkat di tahun 2022 sebesar Rp279 triliun. Sedangkan PPS 2022 menghasilkan penerimaan pajak Rp61 triliun.
"Jadi tahun ini ada extra revenue yang berasal dari windfall maupun PPS. Oleh karena itu, tahun depan karena ini mungkin tidak berulang dan untuk komoditasnya mungkin lebih soft," paparnya.
Konsumsi Pertalite 'Meledak', Sri Mulyani Was-was APBN Jebol
(haa/haa)
