Tok! Sri Mulyani dan DPR Sepakati Asumsi Makro 2023

Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia

31 August 2022 16:28

Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi keterangan pers Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 di Aula Chakti Budhi Bhakti (CBB), Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa, (16/8/2022). (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah, Bank Indonesia (BI) dan Komisi XI DPR RI akhirnya menyepakati angka-angka asumsi makro untuk RAPBN 2023 hari ini, Rabu (31/8/2022).

"Kita sudah setuju dan bersepakat tentang asumsi makro ekonomi untuk 2023," ungkap Pimpinan Rapat Komisi XI Kahar Muzakir, dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah, BI, OJK dan LPS, Rabu (31/8/2022).

Dengan demikian, Pemerintah, BI dan DPR RI sepakat mempertahankan pertumbuhan ekonomi 5,3%. Sesuai dengan angka yang diajukan pemerintah dalam Nota Keuangan.

Adapun, inflasi dinaikkan dari 3,3% menjadi 3,6%. Sementara itu, nilai tukar rupiah juga diubah menjadi Rp 14.800 dari asumsi, sebesar Rp 14.750.

Baca:

Ramalan Seram Sri Mulyani di 2023, Bisa Menyakitkan Bagi RI

DPR meminta pemerintah untuk memenuhi beberapa poin, termasuk Kementerian Keuangan dan Bappenas harus memperkuat reformasi struktural seluruh kementerian/lembaga dan menopang pertumbuhan ekonomi.

Kemudian, Kementerian PPN/Bappenas memastikan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 harus dapat menopang pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui program-program K/L yang berkelanjutan dan inklusif.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah bersama DPR RI, BI, OJK dan Bappenas akan berupaya untuk mengawasi dan memonitor perkembangan yang ada.

"Kita akan melakukan langkah-langkah semaksimal mungkin untuk memenuhi target-target di dalam APBN," tegasnya.