Sri Mulyani Pusing, Tagihan BBM Bikin Kantong Negara Tipis

Jakarta, CNBC Indonesia - Dengan besarnya subsidi energi sebesar Rp502,4 triliun pada tahun ini, pemerintah akan dihadapkan dengan beban pembayaran subsidi dan kompensasi yang signifikan kepada Pertamina dan PLN pada 2023.

Dampaknya, ruang fiskal pemerintah pada tahun depan akan menyempit. Hal ini diakui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (30/8/2022).

"Badan Anggaran telah menyetujui subsidi Rp 502,4 triliun, jadi potensinya Rp195,6 triliun akan ditagihkan tahun depan. Ini akan mempersempit ruang anggaran tahun 2023," ungkap Sri Mulyani.

Belanja negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun yang meliputi, belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.230,0 triliun, serta Transfer ke daerah Rp811,7 triliun.

Dari belanja tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 336,7 triliun, turun 33% dari outlook 2022 sebesar Rp 502,4 triliun.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah segera melunaskan subsidi dan kompensasi BBM tahun ini.

"Kita harapkan sisa tahun 2022 ini dilunasi pemerintah dengan menjalankan reformasi subsidi energi secara menyeluruh," tegasnya.

Pasalnya, tahun 2023 merupakan tahun politik dan pemerintah akan kembali dibebankan dengan anggaran besar.

"Tahun 2023 memasuki tahun politik, sehingga berbagai perubahan atas kebijakan hajat hidup orang banyak teramat sensitif. Hal ini akan memengaruhi ruang gerak pemerintah menjadi terbatas," ungkapnya.