Dunia Gonjang Ganjing, Ini Jurus Sri Mulyani Kelola Utang RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan akan terus melakukan pengelolaan utang dan pembiayaan APBN dengan hati-hati di tahun 2023.

"Dengan kecenderungan inflasi tinggi yang menyebabkan suku bunga global meningkat tajam hingga tahun 2023, maka pengelolaan utang dan pembiayaan harus makin waspada dan hati-hati," jelas Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR terkait Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas RUU APBN 2023 beserta nota keuangannya, Selasa (30/8/2022).

Sri Mulyani bilang, arah defisit APBN 2023 yang mengecil di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), selain memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan UU 17/2003 tentang Keuangan Negara mengenai batas maksimal defisit APBN, juga merupakan langkah yang strategis dan tepat dalam menghadapi tantangan.

Pemerintah, kata Sri Mulyani, akan terus melakukan diversifikasi instrumen pembiayaan yang efisien, sumber pembiayaan yang aman, dan pendalaman pasar obligasi dalam negeri yang mampu menjaga stabilitas instrumen obligasi negara secara berkelanjutan.

"Koordinasi bersama Bank Indonesia, OJK dan LPS akan terus diperkuat dalam menghadapi dinamika pasar keuangan global yang makin menantang," jelas Sri Mulyani.

Untuk diketahui, pada 2023 pemerintah bakal tarik utang Rp 693 triliun. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan target pembiayaan utang yang ada dalam APBN 2022 yang mencapai Rp 870,5 triliun maupun outlook di tahun ini yang sebesar Rp 757,6 triliun.

Mengutip Buku II Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023, pembiayaan utang tahun depan menurun karena kondisi perekonomian diperkirakan semakin membaik.

Namun demikian, perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian, antara lain disebabkan oleh konflik geopolitik Rusia Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga komoditas energi dan pangan, serta adanya supply disruption yang menimbulkan inflasi di beberapa negara.